Penyampaian LKPJ Wali Kota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2016
03 April 2017 947 View

Penyampaian LKPJ Wali Kota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2016

MATARAM – Wali Kota Mataram H. Ahyar Abduh didampingi Wakil Wali Kota Mataram H. Mohan Roliskana menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Akhir Tahun Anggaran 2016 dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Mataram pada Kamis (30/03/17). Rapat Paripurna Penyampaian LKPJ Wali Kota Mataram yang digelar di ruang sidang DPRD Kota Mataram ini dihadiri oleh jajaran ketua dan anggota DPRD Kota Mataram, anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Mataram, para pimpinan partai politik, pimpinan organisasi, perwakilan BUMN/BUMD, Sekretaris Daerah Kota Mataram H. Effendi Eko Saswito beserta segenap jajaran OPD lingkup Kota Mataram, dan segenap undangan lain.

Dibacakan Wali Kota Mataram H. Ahyar Abduh dalam laporannya, LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2016 ini disusun sebagai rangkuman pencapaian kinerja pemerintahan dan pembangunan selama setahun terakhir, juga merupakan pencapaian dan pelaksanaan tahap awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mataram Tahun 2016–2021, yang secara umum merupakan gambaran atas hasil pembangunan yang tetap ditekankan pada empat prinsip perencanaan dan penganggaran yang sinergis dengan kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.  Yaitu yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, memperluas kesempatan kerja, memihak pada pemenuhan kebutuhan masyarakat miskin, serta tetap memperhatikan keberlanjutan fungsi dan kelestarian lingkungan hidup.

Pada Tahun Anggaran 2016 lanjut Wali Kota, laju pertumbuhan ekonomi Kota Mataram sebesar 8,06 persen, naik dari tahun 2015 sebesar 7,99 persen. Hal ini diiringi pula dengan laju pertumbuhan investasi yang naik dari angka 12,96 persen di tahun 2015 menjadi 13,30 persen tahun 2016. Sementara besaran PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Kota Mataram sendiri mengalami kenaikan dari 29 Juta Rupiah lebih pada tahun 2015 menjadi 32 Juta Rupiah lebih pada tahun 2016. Di sisi lain, laju inflasi tahunan Kota Mataram juga dipertahankan. Pada Tahun 2016 laju inflasi berada pada angka 2,47 persen, jauh menurun dari tahun 2015 sebesar 3,25 persen. Laju inflasi tersebut berada pada posisi di bawah angka rata-rata inflasi Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Nasional. Selain itu, Pemerintah Kota Mataram menetapkan pula Upah Minimum Kota terbaru mulai Januari 2016 sebesar 1.570.000 Rupiah, naik dari tahun 2015 sebesar 1.405.000 Rupiah. “Lebih tinggi dibanding Upah Minimum Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar 1.480.000 Rupiah”, ucapnya.

Anggaran Pendapatan Kota Mataram juga, seperti dibacakan Wali Kota, mengalami peningkatan dari Tahun Anggaran 2015 sebesar 1,21 Triliun Rupiah lebih menjadi 1,35 Triliun Rupiah lebih pada Tahun Anggaran 2016. Dari target tersebut, realisasi pendapatan meningkat dari Tahun Anggaran 2015 sebesar 1,18 Triliun Rupiah lebih menjadi 1,39 Triliun Rupiah lebih pada Tahun Anggaran 2016. Demikian pula anggaran Belanja Daerah mengalami peningkatan dari 1,29 Triliun Rupiah lebih pada Tahun 2015 menjadi 1,42 Triliun Rupiah lebih pada Tahun 2016, dengan realisasi sebesar 1,18 Triliun Rupiah lebih pada Tahun Anggaran 2015 dan 1,33 Triliun Rupiah lebih pada Tahun Anggaran 2016. Sementara dibandingkan tahun 2015 dimana PAD Kota Mataram terealisasi sebesar 225,07 Milyar Rupiah lebih dari target sebesar 215,59 Milyar Rupiah lebih, tahun 2016 terealisasi sebesar 288,46 Milyar Rupiah lebih, melewati target sebesar 279,67 Milyar Rupiah.

Seluruh capaian pembangunan sosial tersebut berpengaruh terhadap peningkatan angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM), menjadi 77,34 pada tahun 2016 dibanding tahun 2015 yang berada pada angka 76,37. Disampaikan pula oleh Wali Kota, pada tahun anggaran 2016 Pemerintah Kota Mataram harus mengadakan rasionalisasi belanja sebagai dampak dari kebijakan Pemerintah Pusat, sehingga harus dilakukan tiga kali pemotongan anggaran akibat dari pemotongan dana DAK sebesar 10 persen atau 14 Milyar Rupiah lebih. Hal tersebut mengakibatkan Kota Mataram mengalami pengurangan yang bersumber dari Bagi Hasil Bukan Pajak sebesar 20,9 Milyar Rupiah lebih, dan penundaan pembayaran DAU sebesar 88,2 Milyar Rupiah lebih. Meski demikian di tengah keterbatasan tersebut, capaian kinerja Pemerintah Kota Mataram sesuai dengan Indikator Kinerja Daerah terbilang cukup memuaskan.

Beberapa penghargaan juga berhasil diperoleh Kota Mataram sepanjang tahun 2016. Pemerintah Kota Mataram diganjar dengan penghargaan National Procurement Award 2016 pada Kategori Komitmen 100% e-Procurement Pemenuhan Inpres Nomor 7 Tahun 2015 dan Inpres Nomor 10 Tahun 2016 dalam Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi pada Rakernas LPSE 2016 di Jakarta, Peringkat I Nasional Keterpaduan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2016, Peringkat pertama Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Badan Publik Kategori Pemerintah Kabupaten/Kota se- Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2016, serta Piagam Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) dari Badan Informasi Geospasial Indonesia RI. Disisi lain, penataan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) lakukan secara bertahap pada bulan Desember 2016 dan  Februari 2017, sebagai bagian dari upaya peningkatan pelayanan masyarakat. “Penempatan para personil yang tepat kami harapkan bisa mendorong efisiensi dan efektivitas kerja”, ujarnya.

Penyampaian LKPJ Wali Kota Mataram Akhir Tahun 2016 berlangsung lancar. Di akhir paparan Wali Kota, Ketua DPRD Kota Mataram H. Didi Sumardi mengatakan bahwa DPRD Kota Mataram akan melakukan pembahasan internal terkait LPKJ Wali Kota Mataram Akhir Tahun Anggaran melalui Panitia Khusus. Pada saat yang sama, DPRD Kota Mataram juga menetapkan Pansus LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2016 dengan Ketua Pansus H. Muhir. Dirangkaikan pula pada waktu yang sama, Ketua DPRD Kota Mataram H. Didi Sumardi mengumumkan pula perubahan komposisi pimpinan dan anggota Fraksi Partai Persatuan Pembangunan yang pergantiannya berdasarkan permintaan fraksi bersangkutan, serta harus diumumkan pada saat Sidang Paripurna Dewan. Karena itu melalui Sidang Paripurna LKPJ Wali Kota Mataram Akhir Tahun Anggaran 2016, Ketua DPRD Kota Mataram mengumumkan pergantian pimpinan dan anggota Fraksi Partai Persatuan Pembangunan dengan Ketua Fraksi M. Halabi. (ufi/nyem-humas)

Agenda Kegiatan

Banner Link

Spanduk Ramadhan 1440 HSSH 2019

Polling

Apakah informasi di Website Kota Mataram bermanfaat menurut anda?
Bermanfaat Sekali
Bermanfaat
Cukup Bermanfaat
Kurang Bermanfaat