Jawaban Eksekutif Atas Tanggapan Fraksi Terhadap RAPDP Kota Mataram 2017
May 13, 2014 84 View

Jawaban Eksekutif Atas Tanggapan Fraksi Terhadap RAPDP Kota Mataram 2017

MATARAM – Setelah agenda penyampaian Tanggapan Umum Fraksi-Fraksi Dewan terhadap Nota Keuangan dan Rancangan APBD Perubahan Kota Mataram Tahun 2017 yang pada prinsipnya menyatakan bahwa Fraksi-Fraksi Dewan telah menyetujui untuk dibahas lebih lanjut sesuai mekanisme yang berlaku, Jumat (25/08/17), agenda sampai pada penyampaian Jawaban Eksekutif atas Tanggapan Umum Fraksi-Fraksi Dewan yang dibacakan oleh Wakil Wali Kota Mataram H. Mohan Roliskana di Ruang Sidang DPRD Kota Mataram. Jawaban terhadap beberapa pertanyaan yang secara khusus seperti disampaikan Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Gerakan Nurani Bangsa yang memerlukan penjelasan lebih rinci disampaikan satu-persatu sesuai catatan yang diberikan Fraksi-Fraksi Dewan.

Seperti pertanyaan dari Fraksi PDIP mengenai besarnya investasi pada PDAM Giri Menang yang tidak sebanding dengan deviden yang diperoleh, disampaikan bahwa pembagian deviden disesuaikan dengan jumlah komposisi modal saham yang dimiliki dimana sejak tahun 2016 komposisi kepemilikan saham Kota Mataram 36 persen dan Lombok Barat 64 persen. Hal ini berdasarkan hasil audit akuntan publik untuk tahun buku 2016 dan sudah dilakukan audit kinerja oleh BPKP Perwakilan Provinsi NTB. Pertanyaan lain dari Fraksi PDIP terkait kurangnya dukungan anggaran penanganan kasus-kasus kekerasan anak termasuk keberadaan Rumah Pemulihan Gizi dan Taman Bermain anak, dijawab Mohan bahwa anggaran dana untuk setiap kegiatan disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah. Sedangkan terhadap pertanyaan permasalahan lalu lintas di Kota Mataram yang cenderung semakin padat dan menyebabkan kemacetan, telah ditempatkan petugas untuk membantu Kepolisian dalam mengurai kemacetan pada titik-titik rawan kemacetan pada jam-jam sibuk pagi dan siang hari seperti di depan sekolah-sekolah maupun pasar tradisional.

Terhadap pertanyaan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan terkait dengan upaya dan kebijakan dalam melakukan pembinaan sekolah-sekolah swasta, akan dilakukan dengan melakukan bintek pendidikan karakter, pendampingan kurikulum serta pelatihan peningkatan pengelolaan administrasi keuangan, membantu peningkatan sarana dan prasarana sekolah swasta baik berupa bangunan fisik maupun meubelair, yang akan dilakukan secara bertahap kepada semua sekolah swasta. Sedangkan terhadap pertanyaan dari Fraksi Partai Demokrat tentang penganggaran untuk peningkatan sarana dan prasarana kebersihan, disampaikan bahwa perlu dilakukan penambahan alat angkut. Karena telah terjadi peningkatan volume sampah di kota Mataram menjadi 1.396 meter kubik perhari, sedangkan yang bisa terangkut ke TPA baru sebesar 925,98 meter kubik perhari atau 66,33 persen. Dan terhadap pertanyaan tentang prosentase progress peningkatan jalan dan saluran drainase di Kota Mataram, disampaikan bahwa sampai dengan bulan Juli capaian fisik telah mencapai 50 persen.

Terhadap pertanyaan dari Fraksi Gerakan Nurani Bangsa terkait alasan dilakukannya pergeseran anggaran program pada masing-masing OPD, Mohan menyampaikan bahwa pergeseran tersebut hanya sebatas penyesuaian antara belanja dengan program sehingga output yang dihasilkan akan sesuai dengan biaya yang dikeluarkan. Sedangkan maksimalisasi dibidang pelayanan kesehatan khususnya yang menggunakan program BPJS, disampaikan bahwa pelayanan Puskesmas dalam hal penyediaan obat untuk pelayanan kesehatan dasar peserta BPJS maupun non peserta BPJS di Puskesmas dan jaringannya mengikuti formularium obat nasional yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan dan telah disediakan oleh Dinas Kesehatan, Puskesmas dan RSUD. Disamping itu dukungan anggaran juga dialokasikan bagi operasional pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya, operasional program pengendalian penyakit dan kesehatan masyarakat, perbaikan sarana gedung, penyediaan sarana prasarana serta akreditasi Puskesmas. Sedangkan untuk peningkatan SDM dilakukan melalui pelatihan untuk peningkatan kapasitas petugas dan tenaga kesehatan melalui diklat ataupun kursus.

Terhadap pertanyaan kebijakan hibah kepada Pemda Lombok Barat untuk pelestarian sumber mata air dan perbaikan jalan, masih dari Fraksi Gerakan Nurani Bangsa, Mohan menyampaikan bahwa hibah tersebut merupakan kesepakatan bersama antara Walikota Mataram dengan Bupati Lombok Barat sejak tahun 2011 dalam upaya pelestarian sumber daya alam hutan dan air serta pemberdayaan masyarakat di sekitar daerah tangkapan air hulu maupun hilir. Sedangkan untuk pertanyaan kebijakan untuk tambahan biaya listrik PJU mengingat masih banyak PJU yang tidak menyala (mati), disampaikan bahwa sampai saat ini UPTD PJU tetap melaksanakan perbaikan baik itu dari catatan yang ada maupun laporan masyarakat yang masuk, baik secara lisan maupun surat menyangkut padamnya listrik PJU.

Sementara terhadap pertanyaan beberapa Fraksi Dewan yang bersifat umum atau yang mempunyai kesamaan makna disampaikan Mohan dalam bebrapa ringkasan. Yaitu mengenai perlunya reformasi regulasi dan birokrasi guna memaksimalkan penyerapan anggaran dilakukan dengan upaya pemantauan secara berkala terhadap pelaksanaan kegiatan dan realisasi capaian anggaran di tiap OPD dan peningkatan kualitas SDM perencana dan pengelola APBD. Sedangkan terkait Intensifikasi/Ekstensifikasi PAD dan upaya meningkatkan realisasi pajak yang masih minim dengan sistem penagihan yang inovatif, akan dilakukan upaya-upaya dengan meningkatkan pelayanan dan penyuluhan langsung mengenai pentingnya pajak bagi pembangunan, dan melakukan pemasangan alat pengawas elektronik yang masih dalam proses pengadaan untuk obyek Pajak Hotel, Restoran dan Pajak Parkir yang potensial serta terus melakukan pendataan dan uji petik ke semua obyek pajak.

Digarisbawahi Mohan, usulan kegiatan yang diusulkan melalui RAPBD Perubahan Tahun Anggaran 2017 telah melalui kajian dan analisa cermat yang bersifat aspiratif sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dengan suatu sasaran pokok berupa upaya peningkatan kinerja pelayanan masyarakat melalui 3 program unggulan yaitu Peningkatan Ekonomi Kerakyatan, Sumber Daya Manusia serta Sarana dan Prasarana Publik. Dengan penjelasan yang telah disampaikan, Mohan berharap agar penjelasan tersebut dapat membantu memperlancar pembahasan dalam sidang-sidang dewan selanjutnya. (ufi/nyem-humas)

Agenda Kegiatan

Banner Link

Website Resmi LPSE Kota MataramRencana Umum Pengadaan Kota Mataram Perwal Tata Naskah Dinas Pemerintah Kota MataramWebsite Sistem Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota MataramPERATURAN WALIKOTA MATARAM TENTANG KODE ETIK ASNROAD MAP RB KOTA MATARAMBUKU STANDAR HARGA KOTA MATARAM TAHUN 2017Surat Edaran Libur Nasional 2017Edaran Cuti Tahun 2017Logo HUT RI yang ke-72BANNER HUT RI Ke-72HUT KOTA MATARAM KE-24Website Pengaduan Online RakyatPot n Plot Smart City

Polling

Apakah informasi di Website Kota Mataram bermanfaat menurut anda?
Bermanfaat Sekali
Bermanfaat
Cukup Bermanfaat
Kurang Bermanfaat

Statistik Pengunjung

Hari Ini : 4,189 Visit
Kemarin : 4,748 Visit
Bulan Ini : 63,714 Visit
Tahun Ini : 129,929 Visit
Total : 132,649 Visit
Detail Statistik