Jawaban Eksekutif Atas Tanggapan Umum Fraksi Dewan Terhadap 13 Raperda
May 13, 2014 175 View

Jawaban Eksekutif Atas Tanggapan Umum Fraksi Dewan Terhadap 13 Raperda

MATARAM – Semua usul, saran, himbauan, dan pertanyaan yang disampaikan dalam Pemandangan umum Fraksi-Fraksi Dewan untuk menanggapi materi 13 Raperda yang diajukan oleh pihak Eksekutif Kota Mataram, mendapatkan penjelasan dalam jawaban yang disampaikan oleh Wakil Wali Kota Mataram H. Mohan Roliskana di Ruang Sidang DPRD Kota Mataram pada Kamis (14/09/17). Pada intinya seluruh Fraksi-Fraksi Dewan dapat menerima dan menyetujui pengajuan ke-1 Raperda tersebut meski dengan beberapa catatan penting. Karena itu pada kesempatan tersebut, disampaikan jawaban dan penjelasan satu-persatu atas catatan-catatan yang berisi usul, saran, himbauan, dan pertanyaan yang disampaikan oleh tujuh Fraksi Dewan. Yaitu; Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Fraksi Keadilan, dan Fraksi Gerakan Nurani Bangsa.

Mengawali penyampaian jawaban atas catatan-catatan yang telah diberikan, Wakil Wali Kota Mataram H. Mohan Roliskana menanggapi harapan-harapan dari Fraksi Partai Golkar atas 13 Raperda yang diajukan. Yaitu terhadap usulan terkait kewajiban bendahara untuk melakukan pemotongan dan penyetoran pajak restoran dari setiap pelaksanaan kegiatan, disampaikan bahwa kegiatan tersebut saat ini telah dilaksanakan oleh bendahara-bendahara pada perangkat daerah dalam setiap kegiatan yang menggunakan jasa boga dan telah berjalan dengan baik. Sementara harapan yang disampaikan Fraksi Partai Gerindra yang ditujukan agar pelaksanaan Peraturan Daerah dan proses pembangunan di Kota Mataram menuju ke arah yang lebih baik, dilaksanakan dengan ikhtiar yang berkelanjutan. Diantaranya upaya penguatan Unit Layanan Pengadaan (ULP) sebagai langkah dalam proses reformasi birokrasi dibidang pelayanan publik, dan terkait Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai wujud penguatan Musyawarah Pembangunan Bermitra Masyarakat (MPBM) yang telah dilaksanakan sejak lama serta menjadi ciri khas proses perencanaan pembangunan di Kota Mataram.

Untuk Fraksi PDI-Perjuangan, Mohan menyampaikan bahwa berkaitan dengan proses penyusunan perencanaan pembangunan, harus sejalan dengan tujuan, prinsip, asas dan pendekatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dan selaras dengan kebijakan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi. Sedangkan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Pajak Daerah juga telah dilakukan dengan intensifikasi maupun ekstensifikasi potensi pajak, sehingga perolehan PAD diharapkan semakin optimal. Sementara untuk Fraksi Partai Demokrat, disampaikan Mohan bahwa berkaitan dengan pelaksanaan Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) sebelum diajukannya Raperda, disampaikan bahwa sejak terbentuknya Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Andalalin telah diberlakukan terhadap bangunan-bangunan yang mengganggu keamanan, keselamatan dan kelancaran lalu lintas dan disesuaikan dengan kriteria dan persyaratan dalam penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Dan terhadap 10 Raperda perubahan tentang Pajak-Pajak Daerah, dalam pembahasannya nanti dapat dimungkinkan untuk sekaligus dilakukan evaluasi terhadap tarif-tarif pajak yang ada.

Mohan juga memberikan jawaban cukup panjang atas catatan dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan. Dalam hal ini terkait usulan tentang sistem yang diberlakukan dalam pemungutan pajak dan retribusi parkir, akan dilakukan kajian yang mendalam bersama Perangkat Daerah teknis yang terkait, apakah akan diterapkan dengan sistem kerja sama atau dijadikan perusahaan daerah. Terkait dengan pembentukan perusahaan daerah parkir, Mohan menjelaskan bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah telah dicabut melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sedangkan Peraturan Pemerintah sebagai petunjuk pelaksanaan terkait Perusahaan Daerah, dijelaskan bahwa sampai saat ini belum diterbitkan oleh Pemerintah. Namun ke depan apabila berdasarkan hasil kajian, harapan untuk terbentuknya Perusahaan Daerah dapat dipenuhi. Sedangkan pertanyaan terkait upaya pemerintah dalam menertibkan karaoke keluarga yang disinyalir melakukan penyimpangan dalam operasionalnya, disampaikan bahwa tim penertiban yang beranggotakan Perangkat Daerah terkait tetap turun ke lapangan serta melakukan pengawasan dan pembinaan secara kontinyu. Dan terhadap pelanggaran yang ditemukan akan diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian berkaitan dengan efektifitas Perda Pajak Sarang Burung Walet, disampaikan bahwa Pajak Sarang Burung Walet tetap mempunyai potensi meskipun kecil. Melalui pembahasan Raperda Perubahan Pajak Sarang Burung Walet perlu dipertimbangkan untuk ditinjau kembali, apakah Pajak Sarang Burung Walet masih menjadi kewajiban pajak yang harus dipungut.

Untuk dua fraksi berikutnya, Fraksi Keadilan dan Fraksi Gerakan Nurani Bangsa, disampaikan Mohan bahwa untuk harapan-harapan yang disampaikan Fraksi Keadilan akan menjadi perhatian utama dalam tataran pelaksanaan Perda. Utamanya efektifitas penerapan Perda, peningkatan pelayanan publik, tingkat kepatuhan masyarakat dan yang paling penting adalah pelaksanaan dan penegakan Perda dari Perangkat Daerah terkait. Sedangkan kepada Fraksi Gerakan Nurani Bangsa yang telah menerima dan menyetujui pengajuan paket Raperda yang telah diajukan untuk dibahas sesuai dengan mekanisme yang berlaku, Mohan berharap agar komitmen bersama dalam membangun Kota Mataram dapat terus terjaga dan terpelihara. Sehingga semua usaha dan ikhtiar dapat diwujudkan untuk kesejahteraan seluruh masyarakat.

13 Raperda yang diajukan pihak Eksekutif Kota Mataram, 10 diantaranya merupakan Perda Perubahan, baru tiga lainnya merupakan Raperda baru. Tiga Raperda yang baru adalah Raperda tentang Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kota Mataram Raperda tentang Analisis Dampak Lalu Lintas, dan Raperda tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Mataram. Sedangkan 10 Raperda Perubahan diantaranya adalah; Raperda tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame, Raperda tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 12 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah.

Selain itu diajukan pula Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir, Raperda tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan, Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel; Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran. Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet, Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan, dan Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (ufi/nyem-humas)

Agenda Kegiatan

Banner Link

Website Resmi LPSE Kota MataramRencana Umum Pengadaan Kota Mataram Perwal Tata Naskah Dinas Pemerintah Kota MataramWebsite Sistem Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota MataramPERATURAN WALIKOTA MATARAM TENTANG KODE ETIK ASNROAD MAP RB KOTA MATARAMBUKU STANDAR HARGA KOTA MATARAM TAHUN 2017Surat Edaran Libur Nasional 2017Edaran Cuti Tahun 2017Website Pengaduan Online RakyatPot n Plot Smart CitySSH Kota Mataram Tahun 2018Logo HUT NTB 2017Website Elektronik Warta Kota Mataram

Polling

Apakah informasi di Website Kota Mataram bermanfaat menurut anda?
Bermanfaat Sekali
Bermanfaat
Cukup Bermanfaat
Kurang Bermanfaat

Statistik Pengunjung

Hari Ini : 2,826 Visit
Kemarin : 5,584 Visit
Bulan Ini : 96,632 Visit
Tahun Ini : 542,824 Visit
Total : 545,544 Visit
Detail Statistik