Mohan Jawab Tanggapan Dewan Atas Nota Keuangan & RAPBD Kota Mataram 2018
21 November 2017 144 View

Mohan Jawab Tanggapan Dewan Atas Nota Keuangan & RAPBD Kota Mataram 2018

MATARAM – Tanggapan dari fraksi-fraksi DPRD Kota Mataram terkait dengan Nota Keuangan dan Rancangan APBD Kota Mataram Tahun Anggaran 2018 mendapat jawaban dari Wakil Wali Kota Mataram H. Mohan Roliskana. Jawaban tersebut disampaikan Mohan di hadapan Sidang Paripurna Dewan yang digelar di Ruang Sidang Utama DPRD Kota Mataram pada Senin (20/11/17), yang dihadiri oleh segenap pihak Eksekutif maupun Legislatif Kota Mataram. Pada kesempatan tersebut, Mohan memberikan jawaban dalam dua kelompok pertanyaan. Yaitu yang bersifat umum berupa pertanyaan dari beberapa fraksi yang memiliki kesamaan isi dan makna, maupun yang bersifat khusus bagi pertanyaan berbeda dari masing-masing fraksi. Sedangkan untuk tanggapan berupa saran akan ditindak lanjuti sebagai masukan dalam pembahasan pada tahap-tahap berikutnya.

          Untuk penjelasan yang bersifat umum, Mohan mengacu pada pertanyaan dari Fraksi PDIP dan Fraksi Keadilan terkait dengan sistem pelayanan yang prima dari Dinas Kesehatan, RSUD Kota Mataram, dan Puskesmas, yang dalam hal ini mengenai ketersediaan layanan kamar, Mogan menyampaikan upaya-upaya yang tengah dilakukan. Antara lain menambah jumlah kamar rawat inap di RSUD maupun Puskesmas, pendaftaran secara online, penjadwalan fasilitas poli sore di RSUD, menambah jumlah tenaga medis dan paramedis sebanyak 256 orang, serta penambahan obat-obatan di Puskesmas-Puskesmas. Sementara untuk kelompok pertanyaan khusus disampaikan Mohan satu-persatu bagi masing-masing fraksi.

          Atas dua pertanyaan yang disampaikan Fraksi Gerindra terkait keberadaan pasar modern yang dikhawatirkan akan mematikan usaha kecil serta pertanyaan mengenai antisipasi banjir dan genangan, Mohan memberi jawaban bahwa sejak bulan Maret tahun 2017 sampai saat ini moratorium perizinan pasar modern masih berlaku, dan akan dilakukan pula kajian lebih lanjut dan mendalam. Sementara untuk antisipasi terjadinya banjir dan genangan, OPD terkait juga telah melakukan secara intensif perbaikan saluran irigasi, peremajaan serta pemangkasan pohon terutama yang berada di pinggir jalan umum.

Sedangkan untuk pertanyaan dari fraksi PPP, terhadap harapan agar Pemda melakukan kajian pembentukan PD. Parkir, PD. Pasar, dan PD. PDAM, dikatakan Mohan bahwa pihaknya juga tetap berkomitmen dan berupaya dalam rangka percepatan pembentukannya. Dan untuk dua pertanyaan lain mengenai upaya Pemda terhadap Wajib pajak yang menunggak serta untuk memaksimalkan peningkatan PAD, dijawab Mohan bahwa sampai saat ini pihaknya juga tengah melakukan upaya-upaya tertentu secara optimal, selain pula menegakkan sanksi-sanksi administrasi bagi Wajib Pajak yang menunggak dalam berbagai bentuk.

Untuk Fraksi Partai Demokrat yang mempertanyakan capaian realisasi Retribusi Pasar dan peningkatan target di tahun 2018, Mohan menyodorkan jawaban sebagai berikut. Sampai dengan bulan Oktober 2017, realisasi Retribusi Pasar baru sebesar 74,57 persen dari target empat Milyar Rupiah. Hal tersebut karena ada beberapa pasar yang mengalami revitalisasi. Pada tahun 2018 akan dilakukan pembenahan manajemen pengelolaan dan SDM petugas. Berdasarkan hasil evaluasi semester pertama nanti akan dilakukan peninjauan kembali sehingga diharapkan realisasi dapat mencapai target yang masih dipatok dalam angka empat Milyar Rupiah pada tahun 2018 mendatang.

Terhadap pertanyaan dari Fraksi Gerakan Nurani Bangsa mengenai penanggulangan kemiskinan tahun 2018, disampaikan Mohan bahwa target penurunan angka kemiskinan sebesar 1 persen telah dituangkan dalam dokumen RPJMD Bab IX. Meski diakui sulit tercapai karena terkait dengan karakteristik penduduk miskin perkotaan, telah dialokasikan anggaran sebesar lebih dari 168 Milyar Rupiah untuk program penanggulangan kemiskinan yang telah dibagi dalam empat klaster sesuai dengan arah kebijakan dan program RPJMD 2016-2021. Sedangkan mengenai pemindahan SMPN 1, SMPN 2, dan SMPN 15 terkait kemacetan yang ditimbulkan, Mohan menjawab bahwa hal trsebut masih berupa wacana mengingat kebutuhan lahan dan keterbatasan anggaran.

Sementara jawaban Mohan untuk pertanyaan Fraksi Keadilan mengenai peningkatan pengembangan UMKM adalah bahwa telah dilakukan Bimtek melalui OPD terkait dalam hal peningkatan SDM penggiat UKM dari sisi permodalan, manajemen produksi, pemasaran, dan akuntansi, serta laporan pajak trmasuk magang dan pameran diluar daerah. Sedangkan untuk pertanyaan mengenai harapan dewan agar pembahasan KUA PPAS dan APBD lebih efektif serta tidak terkendala dengan alokasi waktu yang tersedia, dijawab Mohan dengan perlunya peningkatan koordinasi untuk memenuhi jadwal pembahasan KUA PPAS dan APBD. (ufi/nyem-humas)

Agenda Kegiatan

Banner Link

Website Resmi LPSE Kota MataramRencana Umum Pengadaan Kota MataramWebsite Sistem Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota MataramROAD MAP RB KOTA MATARAMWebsite Pengaduan Online RakyatPot n Plot Smart CitySSH Kota Mataram Tahun 2018Kota Mataram Dalam Data Tahun 2017Kecamatan Cakranegara Dalam DataKecamatan Ampenan Dalam DataKecamatan Mataram Dalam DataKecamatan Sandubaya Dalam DataKecamatan Sekarbela Dalam DataKecamatan Selaparang Dalam DataPengumuman Rektrutmen Gel II TFL

Polling

Apakah informasi di Website Kota Mataram bermanfaat menurut anda?
Bermanfaat Sekali
Bermanfaat
Cukup Bermanfaat
Kurang Bermanfaat

Statistik Pengunjung

Hari Ini : 4,299 Visit
Kemarin : 3,445 Visit
Bulan Ini : 78,546 Visit
Tahun Ini : 178,937 Visit
Total : 761,796 Visit
Detail Statistik