Wali Kota Mataram Hadiri Paripurna Empat Raperda Hak Inisiatif Dewan
06 Februari 2018 162 View

Wali Kota Mataram Hadiri Paripurna Empat Raperda Hak Inisiatif Dewan

MATARAM – Wali Kota Mataram H. Ahyar Abduh menghadiri Rapat paripurna DPRD Kota Mataram dalam rangka Penyampaian Pendapat Wali Kota terhadap usul empat buah Raperda Hak Inisiatif Dewan yang meliputi; Raperda tentang Pemakaman, Raperda tentang Sistem Inovasi Daerah, Raperda tentang Penyelenggaraan Izin Pemakaian Tanah dan/atau Bangunan, dan Raperda tentang Penyelenggaraan Usaha Waralaba. Rapat paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Mataram H. Didi Sumardi dihadiri oleh segenap anggota DPRD Kota Mataram, anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD) Kota Mataram, serta jajaran Eksekutif lingkup Pemerintah Kota Mataram.

          Pada prinsipnya, Wali Kota Mataram H. Ahyar Abduh menerima pengajuan empat Raperda usulan Dewan untuk dibahas lebih lanjut. Meski demikian Wali Kota yang juga menyempatkan diri untuk memberikan permakluman atas rencana cuti yang telah mendapat persetujuan dari Gubernur Nusa Tenggara Barat mulai tanggal 15 Februari sampai dengan 23 Juni 2018 dalam rangka keikutsertaannya sebagai kandidat pada Pilkada Serentak 2018 tersebut terlebih dahulu menyampaikan pendapatnya terkait empat Raperda yang diusulkan dewan. Pendapat Wali Kota berupa pandangan sekaligus tanggapan tersebut diharapkan akan memudahkan anggota Dewan untuk melakukan pembahasan dalam rapat-rapat selanjutnya, untuk kemudian nantinya dapat disahkan sebagai Perda.

Mengenai Raperda tentang Pemakaman, Wali Kota mengatakan bahwa pihaknya juga memiliki dasar pemikiran yang sama. Bahwa pengelolaan dan penyediaan makam perlu dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan ketentuan zonasi yang tercantum dalam RTRW Kota Mataram. Secara khusus Wali Kota juga menyarankan agar dalam Raperda dapat dicantumkan pula klausul yang lebih menekankan kewajiban dari pengembang-pengembang perumahan yang  ada di Kota Mataram untuk menyiapkan lahan pemakaman sesuai prosentasi luas perumahan dan perkiraan jumlah warga yang akan tinggal. “Apalagi sekarang lahan semakin sempit. Dan berdasarkan data dari santunan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Mataram, diketahui sekitar 2.000 orang meninggal pertahun di Kota Mataram”, ungkapnya.

Sedangkan mengenai Raperda tentang Sistem Inovasi Daerah, Wali Kota mengaku sangat mengapresiasi pengajuannya karena dengan adanya Perda tentang Sistem Inovasi Daerah tersebut nantinya diharapkan dapat meningkatkan kemampuan ASN Kota Mataram untuk melakukan analisis dan inovasi dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah. Karena setiap upaya pembaharuan atau terobosan yang bersifat inovasi dari ASN maupun masyarakat umum, baik pelajar dan mahasiswa sudah semestinya diakomodir oleh pemerintah daerah melalui perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang penelitian dan pengembangan.

Mengenai Raperda berikutnya tentang Penyelenggaraan Izin Pemakaian Tanah dan/atau Bangunan, Wali Kota juga memberikan apresiasi atas inisiatif DPRD Kota Mataram dalam mengangkat persoalan mengenai izin pemakaian tanah dan/atau bangunan. Adanya persyaratan Izin Lokasi (ILOK) yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perizinan, merupakan izin yang diberikan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal, sesuai Peraturan Menteri Agraria Nomor 5 Tahun 2015. Namun izin yang diterbitkan terbatas pada status penggunaan tanah tersebut sesuai dengan ketentuan zonasi yang tercantum dalam Perda RTRW. Diakui pula oleh Wali Kota, Kota Mataram memiliki lahan yang relatif sempit namun bernilai tinggi. Terbukti dari banyaknya investasi yang masuk dalam bidang perhotelan, yang saat ini masih membutuhkan kajian lebih lanjut. Selain itu pemerintah perlu untuk mendorong lahan-lahan yang ada supaya produktif. “Jangan dibiarkan nganggur”, ucapnya.

Sedangkan mengenai Raperda tentang Penyelenggaraan Usaha Waralaba, ada pandangan yang sama antara pihak Eksekutif dan Legislatif Kota Mataram. Terutama dalam upaya peningkatan dan pemerataan kesempatan berusaha bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah dari gempuran usaha waralaba asing maupun nasional. Kota Mataram menurut Wali Kota, sangat terbuka bagi peluang investasi. Meski demikian sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk menjaga keseimbangan iklim usaha sehingga sehat bagi semua pihak. Dengan adanya pengendalian dan pengawasan terhadap usaha waralaba yang melakukan kegiatan usaha di Kota Mataram, diharapkan akan ada pemerataan hak berusaha bagi masyarakat  setempat, tanpa mengurangi kondusifitas iklim investasi yang sedang berkembang. (ufi/nyem-humas)

Agenda Kegiatan

Banner Link

Website Resmi LPSE Kota MataramRencana Umum Pengadaan Kota MataramWebsite Sistem Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota MataramWebsite Pengaduan Online RakyatPot n Plot Smart CitySSH Kota Mataram Tahun 2018Kota Mataram Dalam Data Tahun 2017Kecamatan Cakranegara Dalam DataKecamatan Ampenan Dalam DataKecamatan Mataram Dalam DataKecamatan Sandubaya Dalam DataKecamatan Sekarbela Dalam DataKecamatan Selaparang Dalam DataWebsite jdih Kota MataramBanner MNEK 2018

Polling

Apakah informasi di Website Kota Mataram bermanfaat menurut anda?
Bermanfaat Sekali
Bermanfaat
Cukup Bermanfaat
Kurang Bermanfaat

Statistik Pengunjung

Hari Ini : 1,988 Visit
Kemarin : 3,532 Visit
Bulan Ini : 69,276 Visit
Tahun Ini : 376,596 Visit
Total : 959,455 Visit
Detail Statistik