Eksekutif-Legislatif Bahas Pertanggung Jawaban APBD 2012
04 Juli 2013 1,812 View

Eksekutif-Legislatif Bahas Pertanggung Jawaban APBD 2012

Setelah pada 1 Juli lalu dilaksanakan penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi dewan terhadap Raperda mengenai pertanggung jawaban pelaksanaan APBD Kota Mataram tahun 2012, Kamis (04/07) Walikota Mataram H. Ahyar Abduh hadir di ruang sidang Dewan Kota Mataram untuk memberikan jawaban eksekutif  terkait dengan pelaksanaan APBD Kota Mataram tahun 2012. Pada rapat paripurna yang juga dihadiri oleh anggota Forum Pimpinan Daerah dan Sekretaris Daerah Kota Mataram beserta segenap jajarannya ini, Walikota berkesempatan untuk memberikan jawaban atas sejumlah usul, saran dan pertanyaan dari masing-masing fraksi dalam kaitannya dengan pelaksanaan anggaran daerah Kota Mataram tahun 2012.

Mengawali penyampaian jawaban eksekutif, Walikota memberikan ucapan terimakasih pada seluruh fraksi yang ada di Dewan Kota Mataram, yang telah secara teliti mencermati materi-materi yang terdapat dalam Raperda pertanggung jawaban pelaksanaan APBD Kota Mataram tahun 2012. Pada intinya seperti dikatakan Walikota, pihaknya sependapat mengenai usul-usul dan saran dari para anggota legislatif ini terkait dengan materi Raperda, serta akan menjadikannya sebagai sebuah rekomendasi dalam pengelolaan keuangan daerah selanjutnya.
Poin pertama yang ditanggapi Walikota adalah usulan fraksi Partai Demokrat mengenai pembentukan sebuah lembaga khusus yang menangani aset daerah, yang juga memiliki kaitan erat dengan masalah yang menjadi perhatian fraksi Partai Golkar, yaitu mengenai wacana perolehan predikat opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) pada APBD yang sampai saat ini belum berhasil diraih oleh Kota Mataram. Salah satunya akibat belum sempurnanya pengelolaan aset-aset milik Kota Mataram. “Kami sepaham dengan usul tersebut dan akan menjadikan pembentukan badan pengelolaan keuangan dan aset daerah sebagai agenda utama kami dalam waktu dekat”, seperti dituturkan Walikota.
Sementara mengenai pertanyaan yang diajukan oleh tiga fraksi; PDI-P, PKS, dan fraksi PI terkait dengan sisa lebih perhitungan anggaran (silpa), Walikota memberi jawaban dengan menyampaikan rincian silpa 2012 yang secara total berjumlah lebih dari 103 milyar rupiah, lengkap dengan alasan yang menjadi dasar adanya silpa.
Demikian pula dengan masalah pendidikan yang mendapat perhatian khusus fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Tidak sesuainya daya tampung dengan jumlah lulusan di sekolah-sekolah negeri ditanggapi Walikota dengan rencana untuk memberdayakan sekolah-sekolah swasta. Walikota juga berjanji bahwa pihaknya akan memikirkan bersama cara membantu penyelenggaraan pendidikan di sekolah-sekolah swasta yang ada di Kota Mataram agar biaya pendidikan di sekolah-sekolah tersebut nantinya tidak terlalu memberatkan orangtua. (ufi/yudi – humas)

Agenda Kegiatan

Banner Link

Spanduk Ramadhan 1440 HSSH 2019

Polling

Apakah informasi di Website Kota Mataram bermanfaat menurut anda?
Bermanfaat Sekali
Bermanfaat
Cukup Bermanfaat
Kurang Bermanfaat