Pengalihan PBB-P2 Menjadi Pajak Daerah Disosialisasikan
05 Juni 2012 613 View

Pengalihan PBB-P2 Menjadi Pajak Daerah Disosialisasikan

Pemerintah Kota Mataram bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan  RI menggelar sosialisasi pelaksanaan pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB-P2) menjadi pajak daerah yang diikuti sekitar 150 perserta dari berbagai unsur Jumat 1 Juni 2012 di Hotel Lombok Raya. Sosialisasi diikuti Camat dan lurah se Kota Mataram, juru pungut pajak kelurahan, SKPD terkait, Anggota DPRD Kota Mataram serta tokoh masyarakat.
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, DR. H. Harry Azhar Azis,M.A  pada sambutannya mengatakan, dengan adanya kebijakan pengalihan PBB-P2  yang meliputi empat sektor yakni sektor perdesaan, perkotaan, perkebunan, perhutanan dan pertambangan, di harapkan daerah bisa lebih optimal dalam menggali potensi PBB-P2 dan diharapkan dapat memberikan pelayanan yang lebih baik, karena pemerintah daerah lebih mengenal karakteristik wilayah dan wajib pajaknya.
Lebih jauh H. Harry mengatakan peluang daerah dengan pengalihan PBB-P2 menjadi Pajak Daerah antara lain, sinkronisasi kebijakan penerimaan dengan belanja daerah dan kebijakan lainnya, meningkatnya kemampuan fiscal daerah, meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan public serta meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Namun disisi lain kebijakan itu juga memberikan tantangan antara lain, implikasi kebijakan, kualitas dan kuantitas SDM, data dan sistem teknologi informasi, organisasi yang sesuai dengan beban tugas serta kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendukung. “Oleh karena itu pemerintah daerah harus segera mempersiapkan diri untuk menjawab tantangan-tantangan tersebut,” imbuhnya.
Sementara Walikota Mataram H. Ahyar Abduh dalam sambutannya yang disampaikan Sekda Kota Mataram Ir.HL. Makmur Said MM, mengatakan Pemerintah Kota (Pemkot) mataram sudah merencanakan item PBB akan menjadi PAD pada tahun 2013 mendatang. “Bahkan Pemkot Mataram telah melakukan pembahasan terkait dengan perubahan Peraturan daerah (perda) yang saat ini sudah hampir rampung di tingkat DPRD,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Sekda mengungkapkan pengalihan PBB menjadi pajak daerah merupakan upaya memperkuat kemampuan keuangan daerah. Pasalnya dari total sekitar Rp650 miliar APBD Kota Mataram tahun 2012 hanya 10 persen atau sekitar Rp65 miliar yang bersumber dari PAD. “Dengan adanya kebijakan pengalihan ini, dapat mengoptimalkan PAD Kota Mataram yang bersumber dari PBB sekitar 92 ribu wajib pajak yang ada,” katanya. (nir/ yudi foto humas)

Agenda Kegiatan

Banner Link

Polling

Apakah informasi di Website Kota Mataram bermanfaat menurut anda?
Bermanfaat Sekali
Bermanfaat
Cukup Bermanfaat
Kurang Bermanfaat