DPRD Sahkan Raperda Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan
06 Juni 2012 530 View

DPRD Sahkan Raperda Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan

Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan usulan Eksekutif ditetapkan DPRD Kota Mataram, selasa (5/6).
Dalam sidang paripurna dewan yang dipimpin Ketua DPRD Kota Mataram, Drs.H.M. Zaini, Ketua Panitia Khusus (Pansus) Raperda PBB Perkotaan, Sahram, ST menyebutkan, seluruh fraksi di DPRD Kota Mataram menyambut baik Raperda usulan Eksekutif. Pasalnya, Raperda yang berkaitan dengan sumber pendapatan daerah ini merupakan bagian dari kewenangan baru yang dimiliki daerah dalam menarik dan mengelola pajak bumi dan bangunan.
Sebelumnya, Pemerintah Kota Mataram hanya menerima dalam bentuk Dana Perimbangan Pemerintah Pusat yang salah satu sumbernya adalah Pajak Bumi dan Bangunan yang ada di Kota Mataram. Seiring dengan berpindahnya kewenangan dari Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak ke Pemerintah Daerah, kalangan dewan berharap agar Pemerintah Daerah dapat lebih arif dalam mengelola pajak bumi dan bangunan tersebut.
Faktor aparatur dan sarana prasarana serta infrastruktur diharapkan dapat dipersiapkan dengan matang sehingga kasus “permainan pajak” sebagaimana yang terjadi di jajaran Dirjen Pajak tidak terduplikasi oleh aparatur pajak di daerah. Selain itu pula faktor sarana prasarana serta infrastruktur juga harus diperhatikan oleh pemerintah karena hal tersebut akan sangat berkaitan dengan proses pelayanan perpajakan itu sendiri.
Sementara itu Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh dalam pandangan akhirnya menyebutkan, pendelegasian kewenangan atas Pajak dan Retribusi dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah tertuang dalam Undang-undang No. 28 tahun 2010. Dalam UU tersebut juga diatur, pemerintah daerah sudah harus melaksanakan amanat UU tersebut paling lambat pada tahun 2014.
Upaya dan kerja nyata Pemerintah Kota Mataram dalam mengupayakan realisasi pelaksanaan sistem pengelolaan Pajak dan Retribusi oleh daerah telah dilakukan Pemerintah dengan mengusulkan Raperda PBB Perkotaan dengan target tahun 2013, Pemerintah Kota Mataram telah melaksanakan amanat UU tersebut, atau lebih cepat dari tenggat waktu yang diatur dalam UU, ungkap Walikota.
Seiring dengan hal tersebut, potensi pendapatan asli daerah juga akan bertambah. Jika selama ini Pendapatan dari sektor PBB, Kota Mataram menargetkan 8 Milyar per tahun, namun dengan dikelola oleh daerah berpotensi menambah pendapatan daerah hingga 12 milyar rupiah.

Agenda Kegiatan

Banner Link

Website Resmi LPSE Kota MataramRencana Umum Pengadaan Kota MataramWebsite Sistem Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota MataramWebsite Pengaduan Online RakyatPot n Plot Smart CityWebsite jdih Kota MataramKecamatan Cakranegara Dalam Data 2018.pdfKecamatan Mataram Dalam Data 2018.pdfKecamatan Sandubaya Dalam Data 2018.pdfKecamatan Selaparang Dalam Data 2018.pdfKecamatan Ampenan Dalam Data 2018Kota Mataram Dalam Data 2018Kecamatan Sekarbela Dalam Data 2018

Polling

Apakah informasi di Website Kota Mataram bermanfaat menurut anda?
Bermanfaat Sekali
Bermanfaat
Cukup Bermanfaat
Kurang Bermanfaat