UU Standar Pelayanan Publik Disosialisasikan
06 Mei 2014 1,226 View

UU Standar Pelayanan Publik Disosialisasikan

Sebagai bentuk komitmen membangun keterbukan informasi, Komisi Pelayanan Informasi (KIP) Pprovinsi Nusa Tenggara barat (NTB) melaksanakan sosialiasi standar pelayanan informasi publik dan penyelesaian sengketa informasi publik kepala Kepala SKPD lingkup Pemerintah Kota Mataram, di ruang kenari Kantor Walikota Mataram, Selasa (6/5). Sosialisasi dibuka langsung oleh  Walikota Mataram H Ahyar Abduh.

Sebelum membuka sosialisasi, Walikota mengatakan, keterbukaan informasi publik salah satu upaya dalam mendukung menciptakan sistem pemerintahan yang baik. Sebab transparansi informasi merupakan salah satu pilar wujudkan pemerintah yang baik. “Namun,  pada era tansparansi informasi saat ini perlu diingat bahwa bukan yang penting bicara, melainkan bicara yang penting,” ingatnya menekankan.

 Artinya, selama informasi itu dibutuhkan masyarakat, aparat terkait harus memberikan informasi akurat berkaitan dengan perkembangan daerah yang ada.  Misalnya, upaya dan berbagai kendala yang dihadapai pemerintah, tentunya sesuai dengan standar-standar yang ada. Agar masyarakat mendapatkan informasi yang tepat dan jelas, dengan demikian masyarakat bisa ikut berpartisipasi dalam mewujudkan visi dan misi daerah. 

Selain itu, keberadaan Pejabat Pengelola Informasi Daerah (PPID) dalam sebuah daerah sangat penting, sehingga informasi tidak diberikan sembarangan, melainkan melalui pengelolaan informasi sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku.“Karena itu kami memberikan apresiasi terhadap kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan oleh KIP NTB, sebagai salah satu bentuk komitmen mendukung mewujudkan pemerintahan yang baik di Kota Mataram," katanya.

Walikota berharap, kegiatan sosialisasi standar pelayanan informasi publik dan penyelesaian sengketa informasi publik, hendaknya semua elemen masyarakat juga harus mendapat sosialisasi untuk membentuk semangat bersama memajukan Kota Mataram. Sehingga tercipta komitmen yang sama antara masyarakat dan kepala SKPD yang sudah mendapatkan sosialisasi.

Sementara Ketua Komisi Informasi Publik NTB, Moh Syauki mengatakan, keberadaan Komisi Informasi Publik (KIP) sesuai dengan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang sudah dinyatakan berlaku secara nasional mulai 1 April 2010.     Dimana, salah satu ketentuan pemberlakukan UU KIP itu yakni keberadaan komisi informasi di daerah selaku lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UU KIP dan peraturan pelaksanaannya.    “Keterbukaan informasi yang dilakukan dalam kegiatan yang sumber dana dari APBN dan/atau APBD, seperti bantuan operasional sekolah (BOS), bantuan sosial (Bansos, jamkesmas dan pengelolaan aset," paparnya. (nir/odink foto humas)

Agenda Kegiatan

Banner Link

Spanduk Ramadhan 1440 HSSH 2019

Polling

Apakah informasi di Website Kota Mataram bermanfaat menurut anda?
Bermanfaat Sekali
Bermanfaat
Cukup Bermanfaat
Kurang Bermanfaat