Ombudsmen NTB Serahkan Penghargaan untuk SKPD Kota Mataram
12 Desember 2014 830 View

Ombudsmen NTB Serahkan Penghargaan untuk SKPD Kota Mataram

Sebanyak tiga satuan kerja perangkat daerah (SKPD) lingkup Pemerintah Kota Mataram, Jumat (12/12) mendapatkan penghargaan standar layanan publik dari Ombudsmen Perwakilan NTB.  Penghargaan tersebut diserahkan oleh Ketua Ombudsman Perwakilan Nusa Tenggara Barat (NTB) Adhar Hakim kepada Wali Kota Mataram H Ahyar Abduh kemudian kepada tiga kepala SKPD Kota Mataram.

Kegiatan tersebut dirangkaikan dengan sosialisasi perlindungan anak, yang diikuti jajaran kepala sekolah,  kepala SKPD Kota Mataram, serta sejumlah lembaga terkait lainnya seperti Lembaga Perlindungan Anak, dan Dewan Anak Mataram. Tiga SKPD yang mendapatkan sertifkat itu adalah  adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Giri Menang Mataram, dan Dinas Kebersihan Kota Mataram.  Tiga SKPD  yang sebelumnya masuk zona kuning ini berhasil mendapatkan sertifikat karena sudah mampu memberikan pelayanan publik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

 Wali Kota Mataram H Ahyar Abduh mengatakan,  dengan telah diterimanya penghargaan tersebut diharapkan mampu menjadi motivasi peningkatan kinerja bagi SKPD bersangkutan dan SKPD yang masih masuk dalam zona kuning. "SKPD yang sudah menerima sertifikat ini, harus mampu mempertahankan bila perlu meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat," katanya. Sedangkan satu  SKPD yang masih masuk dalam zona kuning yakni Dinas Kesehatan, harus terus  dapat meningkatkan dan menyesuaikan standar layanannya sesuai dengan UU Nomor 25 tahun 2009.

“Salah satu kendala yang dihadapi Dinas Kesehatan adalah masih adanya masa transisi pembangunan gedung kantor, sehingga proses pelayanan publik dan informasi belum dapat dilakukan secara maksimal,” katanya. Namun demikian,  Wali Kota memberikan apresiasi terhadap Ombudsman yang telah membantu melakukan intervensi terhadap berbagai program pelayanan publik di Kota Mataram, sehingga semua SKPD dapat melaksanakan fungsinya pelayanan sesuai dengan Undang-Undang yang ada. “Saya senang dengan banyak diawasi, dievaluasi dan dibatasi, karena hal itu mampu menjadikan kita lebih baik,” katanya.

Sementara Ketua Ombudsman Perwakilan NTB  Adhar Hakim  mengatakan, salah satu point dari zona kuning kehijau hanya bersifat tampakan, sehingga dengan kondisi kantor Dinas Kesehatan Kota Mataram saat ini dinilai belum memenuhi standar pelayanan publik. Sementara kesehatan merupakan salah satu pelayanan publik yang sangat urgen, dengan demikian harus didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai.    "Kami yakin setelah gedung kantor dinas kesehatan rampung dibangun di Jalan Lingkar, akan memberikan motivasi dan dampak yang baik untuk peningkatan pelayanan publik khususnya di dinas kesehatan. Kita akan terus melakukan pendampingan," katanya.  (nir/nyem)

Agenda Kegiatan

Banner Link

Website Resmi LPSE Kota MataramRencana Umum Pengadaan Kota MataramWebsite Sistem Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota MataramWebsite Pengaduan Online RakyatPot n Plot Smart CitySSH Kota Mataram Tahun 2018Kota Mataram Dalam Data Tahun 2017Kecamatan Cakranegara Dalam DataKecamatan Ampenan Dalam DataKecamatan Mataram Dalam DataKecamatan Sandubaya Dalam DataKecamatan Sekarbela Dalam DataKecamatan Selaparang Dalam DataWebsite jdih Kota MataramBanner MNEK 2018

Polling

Apakah informasi di Website Kota Mataram bermanfaat menurut anda?
Bermanfaat Sekali
Bermanfaat
Cukup Bermanfaat
Kurang Bermanfaat

Statistik Pengunjung

Hari Ini : 2,369 Visit
Kemarin : 2,716 Visit
Bulan Ini : 72,373 Visit
Tahun Ini : 379,693 Visit
Total : 962,552 Visit
Detail Statistik