Tim PPID NTB Melakukan Audiensi dengan Wali Kota
31 Januari 2015 1,191 View

Tim PPID NTB Melakukan Audiensi dengan Wali Kota

Jajaran  tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provinsi NusaTenggara  Barat,  melakukan  aduiensi  ke  Pemerintah  Kota  Mataram  yang  diterimalangsung  oleh  Wali  Kota  Mataram  H  Ahyar  Abduh  bersama  dengan  jajaran  PPIDPemerintah Kota Mataram di ruang tamu Wali Kota Mataram, Sabtu (31/1). Kedatangan tim PPID yang diketuai oleh Kepala Sekretariat PPID Provinsi NTB MIlham bersama  Ajeng Roslinda dari  Komisi  Informasi  Provinsi  NTB dan Susan Dewiperwakilan  dari  AIPD  (Australia  Indonesia  Partnership  for  Decentralisation),  terkaitdengan  rencana  pembentukan  Forum  PPID  se-NTB  sebagai  komitmen  dalamimplementasi keterbukaan informasi publik yang direncanakan akan berlangsung padatanggal 24 Februari 2015 selama lima tahun.

Dalam  pertemuan  itu,   Kepala  Sekretariat  PPID  Provinsi  NTB  M  Ilhammengatakan,  pembentukana  forum  akan  dirangkaikan  dengan  penandatangankesepakatan  bersama  sepuluh kepala  daerah se-NTB yang akan disaksikan langsungGubernur NTB.Menurut  dia,  pembentukan  forum  PPID  merupakan  salah  satu  implementasiUndang-Undang  Nomor  14  tahun  2008  tentang  Keterbukaan  Informasi,  sehinggakeberadaan  forum  ini  dipandang  perlu  sebagai  bentuk  komitmen  kuat  bagi  semuakepala daerah.“Forum ini bertujuan untuk konsolidasi pelayanan informasi publik secara prima.Selain  itu,  terwujudnya  strategi  bersama  dalam  pelaksanaan  implementasi  Undang-Undang 14/2008 tentang Keterbukaan Publik,” ucapnya.

Menanggapi hal itu Wali Kota Mataram H Ahyar Abduh meminta kepada tim PPIDprovinsi  agar  komitmen  yang  akan  dibentuk  itu  harus  disertakan  dengan  langkah-langkah  konkret  baik  dari  pemerintah  provinsi  maupun  kabupaten/kota  untukmewujudkan  keterbukaan  informasi  dalam  semua  bidang  tata  kelola  pemerintah.Seperti penyediaan SDM , fasilitas maupun regulasinya.

“Pembinaan  dan  dukungan  dari  pihak  provinsi  sangat  kita  butuhkan,  agarketerbukaan  informasi  dapat  berjalan  dengan  baik  pada  semua  kabupaten/kota  se-NTB,” ujarnya.Wali  kota  mengatakan,  keterbukaan  sistem  informasi  menjadi  salah  satuprogram prioritas percepatan yang mendesak dalam mewujudkan reformasi birokrasidi daerah ini.Karena  itu,  saat  ini  pemerintah  kota  sedang  berupaya  meningkatkan  fasilitaspendukung agar semua proses tata kelola pemerintahan di Kota Mataram bisa  online.Bahkan untuk pelaksanaan reformasi birokrasi, Kota Mataram sudah memiliki road map2014-2018.Dalam  road  map   tersebut  terdapat  59  rencana  aksi  dengan  delapan  areaperubahan yang harus dilakukan yakni,  perubahan organisasi,  tatalaksana,  peraturanperundang-undangan,  sumber  daya  manusia  (SDM)  apparatur,  pengawasan,akuntabilitas, pelayanan publik dan mindset serta culturset.

“Dari delapan area perubahan yang harus dilakukan itu terdapat tiga programprioritas  percepatan  reformasi  birokrasi  yang  harus  dilakukan,  yakni  strukturorganisasi, perizinan dan keterbukaan sistem informasi,” ujarnya menjelaskan.Dengan  harapan,  dalam  komitmen  pembentukan  forum  PPID  nanti,  seluruhfasilitas pengelolaan pemerintah dilakukan dengan sistem online, sehingga publik dapatmelakukan akses informasi dengan lancar di mana pun mereka berada.

Agenda Kegiatan

Banner Link

Polling

Apakah informasi di Website Kota Mataram bermanfaat menurut anda?
Bermanfaat Sekali
Bermanfaat
Cukup Bermanfaat
Kurang Bermanfaat