MATARAM TUAN RUMAH PEKAN BUMI NASIONAL
17 April 2015 1,201 View

MATARAM TUAN RUMAH PEKAN BUMI NASIONAL

Setelah berhasil menjadi tuan rumah berbagai even nasional dan internasional, Kota Mataram saat ini kembali menjadi tuan rumah kegiatan berskala nasional yang dilaksanakan oleh Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), bertajuk Pekan Bumi Nasional  2015 yang dilaksanakan 17-22 April 2015.

Kepala Departeman Kajian dan Pengelolaan Sumber Daya (PSD) WALHI  Khalisah Khalid usai pembukaan dialog nasional tentang membangun simpul kerja sama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat sipil dalam mewujudkan percepatan pengakuan wilayah adat dan perluasan wilayah kelola rakyat di aula Kantor Wali Kota Mataram, mengatakan,  kegiatan ini sebagai wadah bertukar informasi antarpemerintah daerh atau dengan komunitas yang telah berhasil mengelola sumber daya alamnya dengan berkelanjutan dan lestari.

Kegiatan pembukaan dialog nasional itu dihadiri oleh Wakil Gubernur NTB HM Amin, Wali Kota Mataram H Ahyar Abduh, serta  sekitar 200 peserta dari 28 provinsi di Indonesia yang berasal dari berbagai unsur.

 “Unsur tersebut antara lain, gubernur, bupati, dan para komunitas yang telah terbukti mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan dan lestari serta pihak-pihak terkait lainnya,” kata Khalisah.

                Menurut dia, rangkaian kegiatan Pekan Bumi Nasional yang  berlangsung hingga tanggal 22 April 2015, akan ditutup dengan kegiatan karnaval berkeliling Kota Mataram dari Taman Sangkareang dan kembali lagi ke Taman Sangkareang.  Namun sebelumnya juga akan digelar pemeran festival wilayah kelola rakyat dan telah dilakukan diskusi terkait dengan potensi perampasan tanah.

Sementara Wakil Gubenur NTB HM Amin dalam sambutan pembukaanya menilai, kegiatan dialog nasional ini sangat penting dan strategis dalam melakukan kajian dan pertimbangan untuk  mewujudkan percepatan pengakuan wilayah adat dan perluasan wilayah kelola rakyat.

Ia berharap, kegiatan ini bisa terbentuknya simpul kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah dalam menghadirkan kebijakan dan program percepatan pengakuan wilayah adat dan perluasan wilayah kelola rakyat sesuai dengan target RPJMN sebanyak 12,7 juta hektar kawasan hutan dan sembilan hektare distribusi lahan pertanian.

                "Kita juga berharap kegiatan ini dapat membentuk komitmen dan gerakan bersama untuk mewujudkan pengelolaan hutan dengan sistem pengelolaan kelestarian dan prinsip keekonomian," katanya.

Amin menyebutkan,  NTB   memiliki sekitar 400 ribu hektare wilayah adat dan wilayah kelola rakyat yang selama ini belum dapat diserahkan secara formal ke masyarakat.

 Potensi wilayah adat dan wilayah kelola rakyat diakui Amin, tidak jarang menimbulkan konflik. Seperti hal yang yang terjadi di kawasan tambang Sumbawa Barat dan Sekotong Kabupaten Lombok Barat.    "Kondisi ini bisa menjadi refrensi dalam kegiatan dialog ini," ujarnya.

                Dikatakannya, potensi  wilayah adat dan wilayah kelola rakyat di NTB, bisa juga dibahas agar pemerintah provinsi memiliki kajian dan dasar pertimbangan untuk melakukan percepatan pengakuan wilayah adat dan wilayah kelola rakyat tersebut secara formal. “Proses pengakuan wilayah adat dan wilayah kelola rakyat itu memang cukup panjang, tetapi setidaknya kita sudah ada komitmen," katanya.

Agenda Kegiatan

Banner Link

Website Resmi LPSE Kota MataramRencana Umum Pengadaan Kota MataramWebsite Sistem Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota MataramWebsite Pengaduan Online RakyatPot n Plot Smart CityWebsite jdih Kota MataramKecamatan Cakranegara Dalam Data 2018.pdfKecamatan Mataram Dalam Data 2018.pdfKecamatan Sandubaya Dalam Data 2018.pdfKecamatan Sandubaya Dalam Data 2018.pdfKecamatan Selaparang Dalam Data 2018.pdf111111111

Polling

Apakah informasi di Website Kota Mataram bermanfaat menurut anda?
Bermanfaat Sekali
Bermanfaat
Cukup Bermanfaat
Kurang Bermanfaat