Eksekutif Ajukan Lima Raperda ke Legislatif
25 September 2015 1,110 View

Eksekutif Ajukan Lima Raperda ke Legislatif

Pemkot Mataram mengajukan lima Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) untuk dibahas DPRD Kota Mataram. Yakni Raperda tentang Penyelenggaraan Perizinan di Kota Mataram, Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum, Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 12 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Raperda tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kota Mataram dan Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan.

Penjabat Wali Kota Mataram Hj Putu Selly Andayani dalam sambutannya saat rapat paripurna pengajuan lima raperda, Rabu (16/9) mengatakan, perizinan berfungsi sebagai instrumen pemerintah daerah dalam pengawasan, pengendalian, perlindungan dalam kegiatan berusaha maupun dalam kegiatan kemasyarakatan yang berdampak pada kepentingan umum. Sebagai upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan perizinan sesuai dengan azas-azas umum pemerintah yang baik serta memberi perlindungan ke masyarakat dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan perizinan, perlu adanya pengaturan hukum yang mendukungnya. “Sesuai ketentuan pasal 349 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, daerah dapat melakukan penyederhanaan jenis dan prosedur pelayanan publik untuk meningkatkan mutu pelayanan dan daya saing daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah,” jelasnya.

Terkait pengajuan Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum, menurut Penjabat Wali Kota, Raperda ini disusun berdasarkan amanat UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan tidak dipungut biaya, sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan dalam peraturan daerah tentang retribusi jasa umum.

“Dengan dihapuskanny ketentuan pungutan retribusi pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan, bisa meringankan beban masyarakat serta meningkatakan kesadaran masyarakat akan pentingnya administrasi kependudukan,” terangnya.

Raperda berikutnya tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan. Perubahan yang dilakukan pada Raperda ini terkait penurunan persentase pajak tontonan film, pajak kesenian tradisional dan sub jenis pajak karaoke yang berupa rumah bernyanyi keluarga. “Perubahan persentase pajak hiburan dimaksudkan agar masyarakat dapat memiliki alternatif hiburan yang murah dan terjangkau bagi masyarakar umum, terutama hiburan yang dapat dinikmati seluruh keluarga,” kata Penjabat Wali Kota.

Terkait dengan perubahan persentase pajak kesenian tradisional diharapkan dapat menumbuhkan kreativitas para pelaku kesenian tradisional di Kota Mataram, sehingga pegelaran maupun atraksi kesenian tradisional makin sering diadakan di Kota Mataram.

Agenda Kegiatan

Banner Link

Website Resmi LPSE Kota MataramRencana Umum Pengadaan Kota MataramWebsite Sistem Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota MataramWebsite Pengaduan Online RakyatPot n Plot Smart CitySSH Kota Mataram Tahun 2018Kota Mataram Dalam Data Tahun 2017Kecamatan Cakranegara Dalam DataKecamatan Ampenan Dalam DataKecamatan Mataram Dalam DataKecamatan Sandubaya Dalam DataKecamatan Sekarbela Dalam DataKecamatan Selaparang Dalam DataWebsite jdih Kota MataramBanner TEST MNEK 2018Desain Banner HUT RI 73Desain Banner HUT Kota 25

Polling

Apakah informasi di Website Kota Mataram bermanfaat menurut anda?
Bermanfaat Sekali
Bermanfaat
Cukup Bermanfaat
Kurang Bermanfaat