Penandatanganan Nota Kesepahaman Bidang Administrasi Kependudukan
May 13, 2014 659 View

Penandatanganan Nota Kesepahaman Bidang Administrasi Kependudukan

MATARAM – Rabu (16/03/16) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kota Mataram H. Ridwan bersama menandatangani Nota Kesepahaman mengenai Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Konstitusional Penduduk di Bidang Administrasi Kependudukan. Penandatanganan dilakukan di Pendopo Walikota Mataram bersama tiga institusi vertikal yaitu Pengadilan Agama Pengadilan Tinggi, dan Kantor Kementerian Agama Kota Mataram, dua SKPD lingkup Kota Mataram, Dinas Kesehatan dan Dinas Dikpora Kota Mataram serta Bagian Kesra Setda Kota Mataram.

Penandatanganan Nota Kesepahaman tersebut rupanya cukup istimewa. Karena selain disaksikan oleh Walikota mataram H. Ahyar Abduh, disaksikan pula oleh Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Prof. Dr. Zudan Arif Fahrullah, SH. MH, segenap anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) Kota Mataram, bahkan turut hadir pula Kepala Dinas Dukcapil dari Kabupaten-Kota lain di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Yaitu dari Kabupaten Lombok Tengah,  Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Dompu, kabupaten Bima, dan dari Kota Bima.

Dilaporkan Kepala Dinas Dukcapil Kota Mataram H. Ridwan, terdapat tiga Nota Kesepakatan yang ditandatangani sebagai sebuah komitmen bersama untuk memastikan masyarakat kota mataram mendapatkan haknya untuk memiliki administrasi kependudukan yang aktual. Yang pertama adalah Nota Kesepahaman dengan Kepala Pengadilan Agama dan Kepala Kementerian Agama Kota Mataram terkait isbath nikah, buku nikah, dan akta kelahiran anak dengan pelayanan menggunakan terpadu. Kedua dengan Kepala Pengadilan Tinggi Kota Mataram untuk pengesahan perkawinan dan penerbitan akta perkawinan bagi warga non muslim Kota Mataram. Sedangkan yang terakhir dengan Kadis Kesehatan, Kadis Dikpora, dan Kabag Kera Setda Kota Mataram terkait pengurusan dokumen anak yang baru dilahirkan, kepemilikan akta kelahiran anak usia sekolah, dan juga pencatatan serta penerbitan akta kematian.

Dikatakan Dirjen Dukcapil dari Kementerian Dalam RI Negeri Zudan Arif Fahrullah, sampai saat ini administrasi kependudukan di Indonesia belum dapat dituntaskan 100 persen. Termasuk untuk KTP lama yang mulai tanggal 1 januari 2015 kemarin sudah tidak berlaku, sehingga bagi warga yang belum melakukan perekaman sidik jari dan iris mata untuk KTP elektronik diharapkan segera melakukan perekaman. Juga untuk melengkapi semua administrasi kependudukan dengan bantuan Dinas Dukcapil di daerah masing-masing. Karena dengan lengkapnya administrasi kependudukan yang baik semua peristiwa kependudukan dapat terdata, dan dapat terlihat pula profil kependudukan disetiap daerah. “Mari menjadi penduduk yang tertib”, ajaknya.

April nanti lanjut Zudan, pihaknya akan mulai memberlakukan pencatatan kematian melalui buku pokok kematian sebagai administrasi pemakaman yang harus dimiliki oleh setiap pemakaman. Sehingga warga yang telah meninggal dunia dapat langsung tercatat. Selanjutnya akan diterapkan pula pencantuman Nomor Induk kependudukan (NIK) di Kartu Pelajar milik siswa sekolah sehingga setiap anak akan dapat terlacak riwayat pendidikannya. Sementara mengenai Nota Kesepahaman yang ditandatangani oleh pihak-pihak terkait Kota Mataram ini merupakan hal yang patut dicontoh untuk diterapkan juga di daerah lain. Zudan mengungkapkan bahwa Kota Mataram telah dijadikan pilot project untuk penerbitan Kartu Identitas Anak karena administrasinya telah cukup baik, dan setiap akta kelahiran yang terbit telah masuk dalam Data Center.

Menanggapi Zudan, Walikota Mataram H. Ahyar Abduh merasa bangga dengan telah dipercayakannya Kota Mataram sebagai daerah percontohan beberapa proyek Pemerintah Pusat. Hal tersebut dapat dijadikan sebagai satu bentuk perwujudan dari komitmen Pemerintah Kota Mataram untuk bersungguh-sungguh melaksanakan reformasi birokrasi. Penandatanganan Nota Kesepahaman ini lanjut Walikota, juga merupakan satu bagian dari Program 100 Hari yang akan ikut mendorong program percepatan di Kota Mataram. Diharapkannya agenda ini bukan hanya formalitas saja, dan pelayanan jemput bola juga harus dilakukan. Untuk hal tersebut, Kota Mataram juga akan menerima penghargaan ISO dari Menteri dalam Negeri yang diserahkan pada Rabu petang, 16 Maret 2016. “Ditunggu program-program selanjutnya, jangan lupa Kota Mataram”, tutupnya. (ufi-nyem/humas)

Agenda Kegiatan

Banner Link

Website Resmi LPSE Kota MataramRencana Umum Pengadaan Kota Mataram Perwal Tata Naskah Dinas Pemerintah Kota MataramWebsite Sistem Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota MataramPERATURAN WALIKOTA MATARAM TENTANG KODE ETIK ASNROAD MAP RB KOTA MATARAMBUKU STANDAR HARGA KOTA MATARAM TAHUN 2017Surat Edaran Libur Nasional 2017Edaran Cuti Tahun 2017Website Pengaduan Online RakyatPot n Plot Smart CitySSH Kota Mataram Tahun 2018Logo HUT NTB 2017Website Elektronik Warta Kota Mataram

Polling

Apakah informasi di Website Kota Mataram bermanfaat menurut anda?
Bermanfaat Sekali
Bermanfaat
Cukup Bermanfaat
Kurang Bermanfaat

Statistik Pengunjung

Hari Ini : 2,248 Visit
Kemarin : 5,584 Visit
Bulan Ini : 96,054 Visit
Tahun Ini : 542,246 Visit
Total : 544,966 Visit
Detail Statistik