1. KEPALA BIDANG :
  2. KEPALA BIDANG PENDATAAN, PERHITUNGAN, PENETAPAN DAN PENGOLAHAN DATA  (P4D)

Kepala Bidang Pendataan, Perhitungan, Penetapan dan Pengolahan Data (P4D) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang melaksanakan tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam penyusunan kebijaksanaan, pelaksanaan, dan pembinaan teknis penyelenggaraan Pendataan, Perhitungan, Penetapan dan Pengolahan Data Elektronik serta pengelolaan Manajemen Sistem Informasi.

Kepala Bidang Pendataan, Perhitungan, Penetapan dan Pengolahan Data (P4D) dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :

  1. penyiapan bahan penyusunan Rancangan RPJM dan Renstra sesuai dengan bidang tugasnya;
  2. perumusan rencana strategis, program kerja serta kinerja Bidang;
  3. pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) dan Program Kerja Sub Bidang di bawahnya;
  4. perumusan kebijakan teknis pembinaan, pengawasan dan pengendalian program Pendataan, Perhitungan dan Penetapan Pajak dan Retribusi Daerah, Pengelolaan dan Pemeliharaan Data Elektronik serta Pengelolaan Manajemen Sistem Informasi;
  5. pelaksanaan koordinasi, informasi dan sinkronisasi dengan Perangkat Daerah dan instansi terkait dalam rangka keterpaduan pelaksanaan program/kegiatan pendataan, Perhitungan, Penetapan dan Pengolahan Data pajak dan retribusi daerah;
  6. pelaksanaan Koordinasi Pengelolaan Data Elektronik dan Manajemen Sistem Informasi;
  7. pelaksanaan koordinasi dalam rangka penyiapan bahan penetapan jumlah ketetapan pajak daerah/retribusi daerah dan data elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  8. pelaksanaan pembinaan teknis di bidang Pendataan, Perhitungan, Penetapan dan Pengolahan Data pajak dan retribusi daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  9. pengkajian dan pemberian pertimbangan teknis terhadap permasalahan bidang pendataan, perhitungan, penetapan dan pengolahan data pajak dan retribusi daerah serta informasi data kepada atasan;
  10. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang;
  11. bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan Sub bidangnya; dan
  12. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

 

  1. Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang melaksanakan tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi, dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan dan pembinaan teknis penyelenggaraan pendataan dan pendaftaran pendapatan pajak dan retribusi.

Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :

  1. penyiapan bahan penyusunan Rancangan RPJM dan Renstra sesuai dengan bidang tugasnya;
  2. penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) dan program kerja Sub Bidang;
  3. penyiapan bahan pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta pembinaan teknis penyelenggaraan pendataan dan pendaftaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  4. pelaksanaan pendataan dan pendaftaran subyek dan obyek pajak dan retribusi daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  5. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendataan dan pendaftaran wajib pajak dan retribusi daerah;
  6. pelaksanaan pembuatan dan pemeliharaan daftar induk wajib pajak dan wajib retribusi daerah;
  7. mengelola pengadministrasian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPtPD);
  8. membuat surat teguran atas keterlambatan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPtPD);
  9. pelaksanaan penatausahaan dan pemutakhiran data sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  10. pelaksanaan pembinaan teknis terhadap pengelolaan dan pelayanan administrasi pendataan dan pendaftaran pajak dan retribusi daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  11. pengkajian dan pemberian pertimbangan teknis terhadap permasalahan pendataan dan pendaftaran serta penyampaian alternatif pemecahan kepada atasan;
  12. penyiapan bahan penyusunan standar pelayanan dan standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan Sub Bidang;
  13. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bidang;
  14. bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan Sub bidangnya; dan
  15. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
  16. Sub Bidang Perhitungan dan Penetapan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang melaksanakan tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan dan pembinaan teknis penyelenggaran perhitungan dan penetapan pajak dan retribusi daerah.

Sub Bidang Perhitungan dan Penetapan dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :

  1. penyiapan bahan penyusunan Rancangan RPJM dan Renstra sesuai dengan bidang tugasnya;
  2. penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA)  dan program kerja Sub Bidang;
  3. penyiapan bahan pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta pembinaan teknis perhitungan dan penetapan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  4. penyiapan bahan penyusunan perhitungan pajak dan retribusi daerah;
  5. penyiapan bahan penerbitan surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT), Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN);
  6. penyiapan bahan penerbitan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar (SKRDLB);
  7. melaksanakan verifikasi terhadap SSPD BPHTB;
  8. pelaksanaan penyampaian Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT), Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN), surat Ketetapan  Retribusi Daerah (SKRD), Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar (SKRDLB);
  9. pengkajian dan pemberian pertimbangan teknis terhadap permasalahan penyelenggarakan perhitungan dan penetapan Pajak dan Retribusi Daerah serta penyampaian alternatif pemecahan permasalahan kepada atasan;
  10. penyiapan bahan penyusunan standar pelayanan dan standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan Sub Bidang;
  11. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bidang;
  12. bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan Sub bidangnya; dan
  13. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
    1. Sub Bidang Pengolahan dan Dokumentasi Data dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang melaksanakan tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan dan pembinaan teknis terhadap penyelenggaraan Pengolahan dan Dokumentasi Data.

Sub Bidang Pengolahan dan Dokumentasi Data dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:

  1. penyiapan bahan penyusunan Rancangan RPJM dan Renstra sesuai dengan bidang tugasnya;
  2. penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA)  dan program kerja Sub Bidang;
  3. penyiapan bahan pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta pembinaan teknis Pengolahan dan pemeliharaan data elektronik pajak daerah dan retribusi daerah;
  4. penyiapan bahan koordinasi, konsultasi dan sinkronisasi dalam rangka penyusunan rencana penyelenggaraan pengolahan dan pemeliharaan data elektronik pajak daerah dan retribusi daerah;
  5. penyiapan bahan penyusunan analisa Pengolahan, pemeliharaan data elektronik dan manajemen sistem informasi pajak daerah dan retribusi daerah;
  6. penyiapan bahan penyusunan standar pelayanan dan standar prosedur tetap dalam pelaksanaan kegiatan Sub Bidang;
  7. pengkajian dan pemberian pertimbangan teknis terhadap permasalahan pelaksanaan tugas Sub Bidang serta penyampaian alternatif pemecahan kepada atasan;
  8. melaksanakan proses pencetakan massal SPPT PBB-P2;
  9. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengkajian sistem dan prosedur pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah;
  10. pelaksanaan pendokumentasian data/kearsipan;
  11. pelaksanaan pemeliharaan jaringan dan Situs (Website) Perangkat Daerah;
  12. pengawasan dan Pelaksanaan Survey tingkat kepuasan pelayanan;
  13. menyiapkan bahan dan data serta melaksanakan pengkajian dalam rangka pengembangan sistem perpajakan daerah dan retribusi daerah;
  14. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bidang;
  15. bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan Sub Bidangnya; dan
  16. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

 

Agenda Kegiatan

Banner Link

Website Resmi LPSE Kota MataramRencana Umum Pengadaan Kota MataramWebsite Sistem Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota MataramWebsite Pengaduan Online RakyatPot n Plot Smart CitySSH Kota Mataram Tahun 2018Kota Mataram Dalam Data Tahun 2017Kecamatan Cakranegara Dalam DataKecamatan Ampenan Dalam DataKecamatan Mataram Dalam DataKecamatan Sandubaya Dalam DataKecamatan Sekarbela Dalam DataKecamatan Selaparang Dalam DataWebsite jdih Kota MataramBanner MNEK 2018

Polling

Apakah informasi di Website Kota Mataram bermanfaat menurut anda?
Bermanfaat Sekali
Bermanfaat
Cukup Bermanfaat
Kurang Bermanfaat

Statistik Pengunjung