1. BIDANG PELAYANAN, PENYULUHAN DAN PENAGIHAN (P3)

Kepala Bidang Pelayanan, Penyuluhan dan Penagihan (P3) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang melaksanakan tugas pokok untuk memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi, dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam melaksanakan penyusunan kebijaksanaan, pelaksanaan dan pembinaan teknis program/kegiatan dibidang Pelayanan, Penyuluhan dan Penagihan penerimaan dari pajak daerah dan retribusi daerah.

Kepala Bidang Pelayanan, Penyuluhan dan Penagihan dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:

  1. Penyiapan bahan penyusunan Rancangan RPJM dan Renstra sesuai dengan bidang tugasnya;
  2. perumusan dan penetapan program kerja dan penetapan kinerja dibidang pelayanan, penyuluhan dan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah;
  3. pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) dan program kerja Sub Bidang di bawahnya;
  4. perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan pelayanan penerimaan daerah, penyuluhan, informasi dan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah;
  5. penyelenggaraan pengaturan, pembinaan, pengawasan pelayanan penerimaan daerah, penyuluhan, informasi serta penagihan pajak daerah dan retribusi daerah;
  6. pengkoordinasian Penyelenggaraan Pelayanan penerimaan pendapatan daerah, penyuluhan dan informasi kepada wajib pajak serta pemungutan/penagihan pajak daerah dan retribusi daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  7. penyelenggaraan dan Penatausahaan Pelayanan Penerimaan Pendapatan daerah penyuluhan dan pemungutan/penagihan pendapatan daerah yang meliputi penerimaan masa, tunggakan dan denda pajak daerah dan retribusi daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  8. pengkajian dan pemberian pertimbangan teknis terhadap permasalahan pelaksanaan tugas bidang serta penyampaian alternatif pemecahan kepada atasan;
  9. penyiapan bahan penyusunan standar pelayanan dan standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan bidang;
  10. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang;
  11. bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan Sub bidangnya; dan
  12. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

 

  1. Sub Bidang Pelayanan dan Penyuluhan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang melaksanakan tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan dan pembinaan teknis Pelayanan Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah.

Sub Bidang Pelayanan dan Penyuluhan dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :

  1. penyiapan bahan penyusunan Rancangan RPJM dan Renstra sesuai dengan bidang tugasnya;
  2. penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) dan program kerja Sub Bidang;
  3. penyiapan bahan pengaturan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian serta pembinaan teknis pelayanan penerimaan pendapatan daerah dan dan pelaksanaan penyuluhan dan penyampaian informasi pajak daerah dan retribusi daerah;
  4. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisa data dalam rangka pelayanan penerimaan pendapatan daerah dan pelaksanaan penyuluhan dan penyampaian informasi pajak daerah dan retribusi daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  5. pelaksanaan pelayanan penerimaan pajak dan retribusi daerah;
  6. pelaksanaan penyuluhan pajak dan retribusi daerah;
  7. pelaksanaan kegiatan pelayanan konsultasi permasalahan pajak dan retribusi daerah;
  8. pelaksanaan Pelayanan administrasi Pendaftaran, mutasi, Pemecahan, pembetulan, pembatalan, permohonan penghapusan/pengurangan sanksi administrasi, dan pengurangan ketetapan.
  9. pelaksanaan dokumentasi pembukuan penerimaan pelayanan dan/atau pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah;
  10. pelaksanaan pelayanan penjemputan pembayaran pajak dan retribusi daerah;
  11. pengkajian dan pemberian pertimbangan teknis terhadap permasalahan pelaksanaan tugas Sub Bidang serta penyampaian alternatif pemecahan masalah kepada atasan;
  12. penyiapan bahan penyusunan standar pelayanan dan standar operasional prosesur dalam pelaksanaan kegiatan Sub Bidang;
  13. pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bidang;
  14. bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan Sub bidangnya; dan
  15. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya;

 

  1. Sub Bidang Keberatan dan Restitusi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang melaksanakan tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan dan pembinaan teknis terhadap penyelenggaraaan pelayanan Keberatan dan Restitusi Pajak dan Retribusi Daerah.

Sub Bidang Keberatan dan Restitusi dalam melaksanakan tugas pokok sebgaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :

  1. penyiapan bahan penyusunan Rancangan RPJM dan Renstra sesuai dengan bidang tugasnya;
  2. penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) dan program kerja Sub Bidang;
  3. penyiapan bahan pengaturan, pembinaan, dan pengawasan Pelayanan Keberatan dan Restitusi, kelebihan pembayaran, pengurangan, penghapusan sanksi pajak dan retribusi daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  4. pelaksanaan penyelesaian keberatan dan restitusi pendapatan daerah sesuai ketentuan yang berlaku;
  5. pelaksanaan penyelesaian keberatan dan restitusi, kelebihan pembayaran, pengurangan, dan penghapusan sanksi administrasi Pajak dan retribusi daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  6. penyiapan bahan koordinasi, konsultasi dan sinkronisasi dibidang keberatan dan restitusi, kelebihan pembayaran, pengurangan, dan penghapusan sanksi administrasi pajak daerah dan retribusi daerah dengan seluruh Perangkat Daerah dan/atau instansi terkait;
  7. pengkajian dan pemberian pertimbangan teknis terhadap permasalahan pelaksanaan tugas Sub Bidang serta penyampaian alternatif pemecahan kepada atasan;
  8. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bidang;
  9. bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan Sub bidangnya; dan
  10. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
    1. Sub Bidang Penagihan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang melaksanakan tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan dan pembinaan teknis penyelenggaran penagihan pajak dan retribusi daerah.

Sub Bidang Penagihan dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :

  1. penyiapan bahan penyusunan Rancangan RPJM dan Renstra sesuai dengan bidang tugasnya;
  2. penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) dan program kerja Sub Bidang;
  3. penyiapan bahan pengaturan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian serta pembinaan teknis penagihan pendapatan daerah;
  4. penyiapan bahan koordinasi, konsultasi dan sinkronisasi dengan Perangkat Daerah dan/atau dengan instansi terkait dalam rangka penagihan pajak dan retribusi daerah;
  5. pelaksanaan penagihan pajak dan retribusi daerah dengan menggunakan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD)/Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD) atau dokumen lain yang dipersamakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  6. pelaksanaan Penyampaian dan monitoring Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (SPPT PBB-P2);
  7. penyiapan bahan penyusunan surat perjanjian angsuran dan surat penolakan permohonan angsuran terhadap wajib pajak dan retribusi daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  8. pelaksanaan administrasi penagihan dengan Juru Sita sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  9. pelaksanaan administrasi Penagihan dengan PPNS dalam proses penyidikan perpajakan;
  10. pengkajian dan pemberian pertimbangan teknis terhadap permasalahan pelaksanaan tugas Sub Bidang serta penyampaian alternatif pemecahan kepada atasan;
  11. penyiapan bahan penyusunan standar pelayanan dan standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan Sub Bidang;
  12. pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bidang;
  13. bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan Sub bidangnya; dan
  14. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
    1. BIDANG PENGENDALIAN PENDAPATAN DAERAH (P2D)

Kepala Bidang Pengendalian Pendapatan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang melaksanakan tugas pokok memimpin, merencanakan, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam melaksanakan penyusunan kebijakan, pelaksanaan dan pembinaan teknis Pengendalian Pendapatan Daerah yang mencakup Penelitian dan Pengembangan, Pemeriksaan dan Pengawasan, serta Pendapatan Daerah.

Kepala Bidang Pengendalian Pendapatan Daerah dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:

  1. penyiapan bahan penyusunan Rancangan RPJM dan Renstra sesuai dengan bidang tugasnya;
  2. perumusan dan penetapan program kerja dan penetapan kinerja bidang pengendalian;
  3. pengkoordinasian Penyususnan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) dan program kerja Sub Bidang di bawahnya;
  4. perumusan kebijakan teknis dibidang pengendalian sesuai kebijakan daerah berpedoman pada peraturan perundang-undangan;
  5. penyelenggaraan pengaturan dan pembinaan, penelitian dan dan Pengembangan, Pemeriksaan dan Pengawasan, serta dibidang pengendalian pendapatan daerah sesuai peraturan perundang-undangan;
  6. pengkoordinasian pengumpulan, pengolahan dan analisa data pengendalian pendapatan daerah sebagai bahan penyusunan rencana intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah;
  7. penyusunan rencana intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah;
  8. pelaksanaan pembinaan dan pembinaan teknis terhadap kegiatan pengendalian pendapatan daerah;
  9. penyelenggaraan koordinasi, informasi dan sinkronisasi dengan Perangkat Daerah/Instansi terkait dalam rangka pengendalian pendapatan daerah;
  10. penyiapan bahan penyusunan standar pelayanan minimal dan standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan bidang;
  11. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang;
  12. bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan Sub bidangnya; dan
  13. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
    1. Sub Bidang Pemeriksaan dan Pengawasan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang melaksanakan tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan dan pembinaan teknis dibidang Pemeriksaan dan pengawasan Pajak dan Retribusi daerah.

Sub Bidang Pemeriksaan dan pengawasan dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :

  1. penyiapan bahan penyusunan Rancangan RPJM dan Renstra sesuai dengan bidang tugasnya;
  2. penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) dan program kerja Sub Bidang;
  3. penyiapan bahan pengaturan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian serta pembinaan teknis Pemeriksaan dan pengawasan pajak dan retribusi daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  4. pelaksanaan pengumpulan pengolahan dan analisa data dalam rangka Pemeriksaan pajak dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  5. pelaksanaan pengumpulan pengolahan dan analisa data dalam rangka Pengawasan baik secara elekronik maupun kegiatan lainnya terhadap Pajak dan Retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  6. pengkajian dan pemberian pertimbangan teknis terhadap permasalahan pelaksanaan tugas Sub Bidang serta penyampaian alternatif pemecahan kepada atasan;
  7. penyiapan bahan pembinaan dan koordinasi teknis pengaturan, Pemeriksaan dan pengawasan pendapatan daerah;
  8. penyiapan bahan penyusunan standar pelayanan dan standar prosedur tetap dalam pelaksanaan kegiatan Sub Bidang;
  9. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bidang;
  10. bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan Sub bidangnya; dan
  11. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
    1. Sub Bidang Pendapatan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang melaksanakan tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan dan pembinaan teknis penyelenggaraan Pendapatan Daerah.

Sub Bidang Pendapatan Daerah dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :

  1. penyiapan bahan penyusunan Rancangan RPJM dan Renstra sesuai dengan bidang tugasnya
  2. penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) dan program kerja Sub Bidang;
  3. penyiapan bahan pengaturan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian serta pembinaan teknis penyelenggaraan Pendapatan Daerah;
  4. menghimpun  laporan pengelolaan pajak dan retribusi daerah;
  5. melaksanakan validasi penyetoran pendapatan daerah yang dikelola Perangkat Daerah pengelola Pendapatan Asli Daerah;
  6. membuat pembukuan pajak dan retribusi daerah;
  7. menghimpun laporan pendapatan daerah;
  8. menyusun laporan piutang pajak dan retribusi daerah;
  9. penyiapan bahan koordinasi, konsultasi dan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan pelaporan serta pembukuan pajak dan retribusi daerah dengan seluruh perangkat daerah dan/atau instansi terkait;
  10. penyiapan bahan penyusunan standar pelayanan dan standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan Sub Bidang;
  11. pengkajian dan pemberian pertimbangan teknis terhadap permasalahan pelaksanaan tugas Sub Bidang serta penyampaian alternatif pemecahan kepada atasan;
  12. pelaksanaan monitoring dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bidang;
  13. bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan Sub bidangnya; dan
  14. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
    1. Sub Bidang Penelitian dan pengembangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang melaksanakan tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan dan pembinaan teknis terhadap penyelenggaraaan Penelitian dan pengembangan pendapatan daerah.

Sub Bidang Penelitian dan pengembangan dalam melaksanakan tugas pokok sebgaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :

  1. Penyiapan bahan penyusunan Rancangan RPJM dan Renstra sesuai dengan bidang tugasnya
  2. Penyusunan rencana kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) dan program kerja Sub Bidang;
  3. Penyiapan bahan pengaturan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian serta pembinaan teknis Penelitian dan pengembangan pajak dan retribusi daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  4. pelaksanaan penyelesaian Penelitian dan pengembangan pajak dan retribusi daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  5. pelaksanaan analisa potensi pajak dan retribusi daerah;
  6. pelaksanaan analisa pengembangan aturan pajak dan retribusi daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  7. pelaksanaan analisa intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah;
  8. menghitung dan membuat laporan secara berkala dalam rangka analisis perkembangan penerimaan daerah;
  9. pelaksanaan Evaluasi penerimaan pajak daerah dalam rangka rekomendasi untuk proses penagihan, pemeriksaan, dan pengambilan keputusan lainnya;
  10. membuat daftar usulan penghapusan piutang pajak dan retribusi daerah;
  11. pengkajian dan pemberian pertimbangan teknis terhadap permasalahan pelaksanaan tugas Sub Bidang serta penyampaian alternatif pemecahan kepada atasan;
  12. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bidang;
  13. bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan Sub bidangnya; dan
  14. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

 

  1. BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN

Bidang Akuntansi dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi dibidang akuntansi dan pelaporan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Akuntansi dan Pelaporan mempunyai  fungsi :

  1. perumusan dan penetapan program kerja dan penetapan kinerja sesuai dengan bidang tugasnya;
  2. perumusan prosedur penatausahaan keuangan daerah;
  3. penyusunan kebijakan akuntansi dan pedoman teknis penatausahaan;
  4. pelaksanaan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
  5. pelaksanaan pembinaan teknis penatausahaan, pertanggungjawaban dan laporan keuangan daerah;
  6. pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran  (RKA/DPA)  dan Program Kerja Sub Bidang dibawahnya;
  7. pelaksanaan koordinasi, informasi dan sinkronisasi dengan  Perangkat Daerah dan Instansi terkait dalam rangka keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan program  sesuai dengan bidang tugasnya;
  8. pengkoordinasian, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  9. pengkoordinasian pengumpulan, pengolahan dan analisa data sesuai dengan bidang tugasnya sebagai bahan penyusunan rencana, dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan;
  10. pengkajian dan pemberian pertimbangan teknis terhadap permasalahan sesuai dengan bidang tugasnya;
  11. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  12. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang; dan
  13. pelaksanaan tugas-tugas  lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang  tugasnya.
    1. Sub Bidang Akuntansi I dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan.

Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok membantu Kepala bidang dalam mengendalikan dan mempersiapkan penyusunan perencanaan, pengaturan, pengawasan dan pengkoordinasian pelaksanaan seluruh kegiatan Akuntansi I.

Untuk melaksanakan  tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bidang Akuntansi I mempunyai fungsi:

  1. penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran  (RKA/DPA) dan program kerja sesuai dengan lingkup tugasnya;
  2. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis penatausahaan keuangan daerah;
  3. melakukan evaluasi  laporan pertanggungjawaban fungsional pada Dinas Daerah;
  4. melaksanakan rekonsiliasi laporan pertanggungjawaban fungsional pada Dinas Daerah;
  5. menyiapkan bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban APBD pada Dinas Daerah;
  6. melaksanakan rekonsiliasi laporan keuangan pada Dinas Daerah;
  7. menyiapkan bahan penyusunan Neraca;
  8. melaksanakan pembinaan teknis penatausahaan keuangan daerah;
  9. menyiapkan bahan pemberian peringatan/teguran atas keterlambatan penyampaian laporan pertanggungjawaban fungsional;
  10. menyiapkan bahan penyelesaian permasalahan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) Keuangan dan Barang Milik Daerah;
  11. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  12. penyiapan bahan koordinasi, informasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas dengan Perangkat Daerah dan instansi terkait dalam rangka keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan program sesuai dengan lingkup tugasnya;
  13. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisa data sesuai dengan lingkup tugasnya sebagai bahan penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi program/kegiatan;
  14. penyiapan bahan perumusan dan penetapan pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria sesuai dengan lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  15. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program sesuai dengan lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  16. penyiapan bahan pembinaan dan bimbingan teknis  sesuai dengan lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  17. pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan administrasi sesuai dengan lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  18. pengkajian dan pemberian pertimbangan teknis terhadap permasalahan sesuai dengan lingkup tugasnya kepada atasan;
  19. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bidang; dan
  20. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
    1. Sub Bidang Akuntansi II dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan.

Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok membantu Kepala bidang dalam mengendalikan  dan mempersiapkan penyusunan perencanaan, pengaturan, pengawasan dan pengkoordinasian pelaksanaan seluruh kegiatan Akuntansi II.

Untuk melaksanakan  tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bidang Akuntansi II mempunyai fungsi:

  1. penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran  (RKA/DPA) dan program kerja sesuai dengan lingkup tugasnya;
  2. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah;
  3. melakukan evaluasi laporan pertanggungjawaban fungsional pada Inspektorat, Badan, RSUD dan Satuan Polisi Pamong Praja;
  4. melaksanakan rekonsiliasi laporan pertanggungjawaban fungsional pada Inspektorat, Badan, RSUD dan Satuan Polisi Pamong Praja;
  5. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Pertanggungjawaban APBD  pada Inspektorat, Badan, RSUD dan Satuan Polisi Pamong Praja;
  6. melaksanakan rekonsiliasi laporan keuangan pada Inspektorat, Badan, RSUD dan Satuan Polisi Pamong Praja;
  7. melaksanakan konsolidasi Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas laporan Keuangan seluruh SKPD;
  8. melaksanakan konsolidasi/rekonsiliasi laporan keuangan dengan BUMD;
  9. melaksanakan konsolidasi/rekonsiliasi laporan keuangan dengan BLUD;
  10. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
  11. melaksanakan pembinaan teknis penyusunan laporan keuangan daerah;
  12. melaksanakan pengelolaan penyertaan modal pemerintah daerah;
  13. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  14. penyiapan bahan koordinasi, informasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas dengan Perangkat Daerah dan instansi terkait  dalam rangka keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan program sesuai dengan lingkup tugasnya;
  15. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisa data sesuai dengan lingkup tugasnya sebagai bahan penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi program/kegiatan;
  16. penyiapan bahan perumusan dan penetapan pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria sesuai dengan lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  17. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program sesuai dengan lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  18. penyiapan bahan pembinaan dan bimbingan teknis  sesuai dengan lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  19. pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan administrasi sesuai dengan lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  20. pengkajian dan pemberian pertimbangan teknis terhadap permasalahan  sesuai dengan lingkup tugasnya kepada atasan;
  21. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bidang; dan
  22. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
    1. Sub Bidang Akuntansi III dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan.

Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok membantu Kepala bidang dalam mengendalikan dan mempersiapkan penyusunan perencanaan, pengaturan, pengawasan dan pengkoordinasian pelaksanaan seluruh kegiatan Akuntansi III.

Untuk melaksanakan  tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bidang Akuntansi III mempunyai fungsi:

  1. penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran  (RKA/DPA) dan program kerja sesuai dengan lingkup tugasnya;
  2. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis penatausahaan keuangan daerah;
  3. melakukan evaluasi laporan pertanggungjawaban fungsional pada Sekretariat DPRD, Bagian lingkup Sekretariat Daerah dan Kecamatan;
  4. melaksanakan rekonsiliasi laporan pertanggungjawaban fungsional pada Sekretariat DPRD,  Bagian lingkup Sekretariat Daerah dan Kecamatan;
  5. menyiapkan bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban APBD pada Sekretariat DPRD,  Bagian lingkup Sekretariat Daerah dan Kecamatan;
  6. melaksanakan rekonsiliasi laporan keuangan pada Sekretariat DPRD, Bagian lingkup Sekretariat Daerah dan Kecamatan;
  7. menyiapkan bahan penyusunan neraca;
  8. melaksanakan pembinaan teknis penatausahaan keuangan daerah;
  9. menyiapkan bahan pemberian peringatan/teguran atas keterlambatan penyampaian laporan pertanggungjawaban fungsional;
  10. menyiapkan bahan penyelesaian permasalahan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) Keuangan dan Barang Milik Daerah;
  11. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  12. penyiapan bahan koordinasi, informasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas dengan Perangkat Daerah dan instansi terkait dalam rangka keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan program sesuai dengan lingkup tugasnya;
  13. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisa data sesuai dengan lingkup tugasnya sebagai bahan penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi program/kegiatan;
  14. penyiapan bahan perumusan dan penetapan pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria sesuai dengan lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  15. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program sesuai dengan lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  16. penyiapan bahan pembinaan dan bimbingan teknis  sesuai dengan lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  17. pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan administrasi sesuai dengan lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  18. pengkajian dan pemberian pertimbangan teknis terhadap permasalahan  sesuai dengan lingkup tugasnya kepada atasan;
  19. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bidang; dan
  20. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Agenda Kegiatan

Banner Link

Website Resmi LPSE Kota MataramRencana Umum Pengadaan Kota MataramWebsite Sistem Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota MataramWebsite Pengaduan Online RakyatPot n Plot Smart CitySSH Kota Mataram Tahun 2018Kota Mataram Dalam Data Tahun 2017Kecamatan Cakranegara Dalam DataKecamatan Ampenan Dalam DataKecamatan Mataram Dalam DataKecamatan Sandubaya Dalam DataKecamatan Sekarbela Dalam DataKecamatan Selaparang Dalam DataWebsite jdih Kota MataramBanner TEST MNEK 2018Desain Banner HUT RI 73Desain Banner HUT Kota 25

Polling

Apakah informasi di Website Kota Mataram bermanfaat menurut anda?
Bermanfaat Sekali
Bermanfaat
Cukup Bermanfaat
Kurang Bermanfaat