1. BIDANG ANGGARAN DAN PERBENDAHARAAN

Bidang Anggaran dan Perbendaharaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi dibidang anggaran dan perbendaharaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Anggaran dan Perbendaharaan  mempunyai  fungsi :

  1. perumusan dan penetapan program kerja dan penetapan kinerja sesuai dengan bidang tugasnya;
  2. perumusan prosedur penyusunan Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD;
  3. penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyusunan anggaran dan perbendaharaan;
  4. pengendalian penyusunan anggaran dan perbendaharaan;
  5. pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran  (RKA/DPA)  dan Program Kerja Sub Bidang dibawahnya;
  6. pelaksanaan koordinasi, informasi dan sinkronisasi dengan Perangkat Daerah dan Instansi terkait dalam rangka keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan program  sesuai dengan bidang tugasnya;
  7. pengkoordinasian, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  8. pengkoordinasian pengumpulan, pengolahan dan analisa data sesuai dengan bidang tugasnya sebagai bahan penyusunan rencana, dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan;
  9. pengkajian dan pemberian pertimbangan teknis terhadap permasalahan sesuai dengan bidang tugasnya;
  10. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  11. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang; dan
  12. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
    1. Sub Bidang Anggaran I dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Anggaran dan Pebendaharaan.

Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok membantu Kepala bidang dalam mengendalikan  dan mempersiapkan penyusunan perencanaan, pengaturan, pengawasan dan pengkoordinasian pelaksanaan seluruh kegiatan Anggaran I.

Untuk melaksanakan  tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bidang Anggaran I  mempunyai fungsi:

  1. penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran  (RKA/DPA) dan program kerja sesuai dengan lingkup tugasnya;
  2. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan umum perencanaan anggaran daerah pada Dinas Daerah;
  3. menyiapkan bahan penyusunan rancangan pendapatan dan belanja daerah pada Dinas Daerah;
  4. melaksanakan verifikasi RKA/RKPA-SKPD dan DPA/DPPA-SKPD pada Dinas Daerah;
  5. menyiapkan bahan pengesahan DPA/DPPA-SKPD pada Dinas Daerah;
  6. menyiapkan bahan penyusunan Standar Harga Satuan Pokok Kegiatan tahun anggaran berkenaan;
  7. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  8. penyiapan bahan koordinasi, informasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas dengan Perangkat Daerah dan instansi terkait  dalam rangka keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan program sesuai dengan lingkup tugasnya;
  9. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisa data sesuai dengan lingkup tugasnya sebagai bahan penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi program/kegiatan;
  10. penyiapan bahan perumusan dan penetapan pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria sesuai dengan lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  11. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program sesuai dengan lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  12. penyiapan bahan pembinaan dan bimbingan teknis  sesuai dengan lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  13. pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan administrasi sesuai dengan lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  14. pengkajian dan pemberian pertimbangan teknis terhadap permasalahan  sesuai dengan lingkup tugasnya kepada atasan;
  15. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bidang; dan
  16. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
    1. Sub Bidang Anggaran II dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Anggaran dan Perbendaharaan.

Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok membantu Kepala bidang dalam mengendalikan  dan mempersiapkan penyusunan perencanaan, pengaturan, pengawasan dan pengkoordinasian pelaksanaan seluruh kegiatan Anggaran II.

Untuk melaksanakan  tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bidang Anggaran II mempunyai fungsi:

  1. penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran  (RKA/DPA) dan program kerja sesuai dengan lingkup tugasnya;
  2. menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berkenaan;
  3. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan umum perencanaan anggaran daerah pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Badan, RSUD, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kecamatan;
  4. menyiapkan bahan penyusunan rancangan pendapatan dan belanja daerah pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Badan, RSUD, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kecamatan;
  5. melaksanakan verifikasi RKA/RKPA-SKPD dan DPA/DPPA-SKPD pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Badan, RSUD, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kecamatan;
  6.    menyiapkan bahan pengesahan DPA/DPPA-SKPD pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Badan, RSUD, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kecamatan;
  7. menyiapkan bahan penyusunan Anggaran Pembiayaan Daerah;
  8. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  9. penyiapan bahan koordinasi, informasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas dengan Perangkat Daerah dan instansi terkait  dalam rangka keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan program sesuai dengan lingkup tugasnya;
  10. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisa data sesuai dengan lingkup tugasnya sebagai bahan penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi program/kegiatan;
  11. penyiapan bahan perumusan dan penetapan pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria sesuai dengan lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  12. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program sesuai dengan lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  13. penyiapan bahan pembinaan dan bimbingan teknis  sesuai dengan lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  14. pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan administrasi sesuai dengan lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  15. pengkajian dan pemberian pertimbangan teknis terhadap permasalahan  sesuai dengan lingkup tugasnya kepada atasan;
  16. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bidang; dan
  17. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
    1. Sub Bidang Perbendaharaan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Anggaran dan Perbendaharaan.

Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok membantu Kepala bidang dalam mengendalikan  dan mempersiapkan penyusunan perencanaan, pengaturan, pengawasan dan pengkoordinasian pelaksanaan seluruh kegiatan perbendaharaan dan verifikasi keuangan daerah.

Untuk melaksanakan  tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bidang Perbendaharaan mempunyai fungsi:

  1. Rincian Tugas Manajerial :
  1. penyusunan program kerja dan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran  (RKA/DPA) Sub Bagian;
  2. penyiapan pedoman dan petunjuk teknis di bidang perbendaharaan dan verifikasi keuangan daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  3. penyiapan bahan pembinaan teknis di bidang perbendaharaan dan verifikasi keuangan daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  4. penyiapan konsep pengajuan SPP ke  Kantor Perbendaharaan dan Keuangan Negara (KPKN) atau instansi terkait;
  5. pelaksanaan pembinaan teknis terhadap Pejabat Pengelola Keuangan Satuan Kerja (PPKSK) tentang teknis penyusunan SPJ sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  6. pelaksanaan pemantauan terhadap penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lain yang ditunjuk;
  7. pelaksanaan pembayaran berdasarkan permintaan Pejabat Pengguna Anggaran (PPA) atas beban rekening kas daerah;
  8. pengelolaan hutang dan piutang daerah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
  9. pelaksanaan penagihan piutang daerah;
  10. pengecekan posisi kas harian berdasarkan data dari pengeluaran SP2D;
  11. Pengkajian permasalahan dibidang perbendaharaan dan verifikasi keuangan daerah serta saran-saran pemecahannya kepada atasan;
  12. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
  13. pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya; dan
  14. menyiapkan penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD) oleh PPKD setiap triwulan untuk belanja tidak langsung dan pembiayaan, bekerjasama dengan pengelola kas daerah;
  1. Rincian Tugas Teknis :
    1. melaksanakan penginputan data perubahan gaji, menerbitkan dan menatausahakan daftar gaji Perangkat Daerah, melaksanakan rekonsiliasi data gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS); dan
    2. melaksanakan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah, pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama Pemerintah Daerah, penerimaan dan pengeluaran APBD, menyimpan dan penempatan uang daerah, pencocokan data (rekonsiliasi) atas pengelolaan dan penempatan uang pemerintah daerah, pemantauan suku bunga bank.

 

  1. BIDANG ASET

Bidang Aset dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi dibidang aset berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Aset mempunyai  fungsi:

  1. perumusan dan penetapan program kerja dan penetapan kinerja sesuai dengan bidang tugasnya;
  2. penyusunan rencana kebutuhan dan pemeliharaan barang milik daerah;
  3. pelaksanaan koordinasi dan penyelenggaraan perolehan barang milik daerah sesuai peraturan perundang-undangan;
  4. penyelenggaraan penatausahaan dan penghapusan barang milik daerah;
  5. penyelenggaraan pemanfaatan, pemindahtanganan, pengamanan dan pengendalian barang milik daerah;
  6. penyelenggaraan penyimpanan, penyaluran, perawatan dan pemeliharaan barang milik daerah;
  7. pelaksanaan koordinasi, informasi dan sinkronisasi dengan  Perangkat Daerah dan Instansi terkait dalam rangka keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan program  sesuai dengan bidang tugasnya;
  8. pengkoordinasian, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  9. pengkoordinasian pengumpulan, pengolahan dan analisa data sesuai dengan bidang tugasnya sebagai bahan penyusunan rencana, dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan;
  10. pengkajian dan pemberian pertimbangan teknis terhadap permasalahan sesuai dengan bidang tugasnya;
  11. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  12. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang; dan
  13. Pelaksanaan tugas-tugas  lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang  tugasnya.
    1. Sub Bidang Analisa Kebutuhan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Aset.

Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok membantu Kepala bidang dalam mengendalikan dan mempersiapkan penyusunan perencanaan, pengaturan, pengawasan dan pengkoordinasian pelaksanaan seluruh kegiatan analisa kebutuhan.

Untuk melaksanakan  tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bidang Analisa Kebutuhan  mempunyai fungsi:

  1. penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran  (RKA/DPA) dan program kerja sesuai dengan lingkup tugasnya;
  2. penyiapan bahan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBMD);
  3. penyiapan bahan penyusunan Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah (DKBMD) dan Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DKPBMD);
  4. penyiapan bahan koordinasi dan penyelenggaraan perolehan barang milik daerah sesuai peraturan perundang-undangan;
  5. menyiapkan bahan penyusunan analisis standar harga barang;
  6. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  7. penyiapan bahan koordinasi, informasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas dengan Perangkat Daerah dan instansi terkait dalam rangka keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan program sesuai dengan lingkup tugasnya;
  8. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisa data sesuai dengan lingkup tugasnya sebagai bahan penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi program/kegiatan;
  9. penyiapan bahan perumusan dan penetapan pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria sesuai dengan lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  10. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program sesuai dengan lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  11. penyiapan bahan pembinaan dan bimbingan teknis  sesuai dengan lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  12. pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan administrasi sesuai dengan lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  13. pengkajian dan pemberian pertimbangan teknis terhadap permasalahan  sesuai dengan lingkup tugasnya kepada atasan;
  14. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bidang; dan
  15. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
    1. Sub Bidang Pengamanan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Aset.

Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok membantu Kepala bidang dalam mengendalikan  dan mempersiapkan penyusunan perencanaan, pengaturan, pengawasan dan pengkoordinasian pelaksanaan seluruh kegiatan pengamanan.

Untuk melaksanakan  tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bidang Pengamanan mempunyai fungsi:

  1. penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran  (RKA/DPA) dan program kerja sesuai dengan lingkup tugasnya;
  2. melakukan pengamanan barang milik daerah;
  3. melakukan pengawasan dan pengendalian aset pemerintah daerah;
  4. melakukan penyimpanan dan penyaluran barang milik daerah;
  5. mengadakan perawatan dan pemeliharaan barang inventaris;
  6. melakukan penertiban penggunaan, pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah;
  7. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  8. penyiapan bahan koordinasi, informasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas dengan Perangkat Daerah dan instansi terkait  dalam rangka keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan program sesuai dengan lingkup tugasnya;
  9. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisa data sesuai dengan lingkup tugasnya sebagai bahan penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi program/kegiatan;
  10. penyiapan bahan perumusan dan penetapan pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria sesuai dengan lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  11. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program sesuai dengan lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  12. penyiapan bahan pembinaan dan bimbingan teknis  sesuai dengan lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  13. pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan administrasi sesuai dengan lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  14. pengkajian dan pemberian pertimbangan teknis terhadap permasalahan  sesuai dengan lingkup tugasnya kepada atasan;
  15. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bidang; dan
  16. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
    1. Sub Bidang Penatausahaan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Aset.

Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok membantu Kepala bidang dalam mengendalikan  dan mempersiapkan penyusunan perencanaan, pengaturan, pengawasan dan pengkoordinasian pelaksanaan seluruh kegiatan penatausahaan.

Untuk melaksanakan  tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bidang Penatausahaan mempunyai fungsi:

  1. penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran  (RKA/DPA) dan program kerja sesuai dengan lingkup tugasnya;
  2.  melakukan penatausahaan barang milik daerah;
  3.  melaksanakan dan memproses penghapusan barang milik daerah;
  4. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  5.  Penyiapan bahan koordinasi, informasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas dengan Perangkat Daerah dan instansi terkait dalam rangka keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan program sesuai dengan lingkup tugasnya;
  6.  pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisa data sesuai dengan lingkup tugasnya sebagai bahan penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi program/kegiatan;
  7.  penyiapan bahan perumusan dan penetapan pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria sesuai dengan lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  8. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program sesuai dengan lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  9. penyiapan bahan pembinaan dan bimbingan teknis  sesuai dengan lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  10.  pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan administrasi sesuai dengan lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  11.  pengkajian dan pemberian pertimbangan teknis terhadap permasalahan sesuai dengan lingkup tugasnya kepada atasan;
  12.  pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bidang; dan
  13. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

 

 

Agenda Kegiatan

Banner Link

Website Resmi LPSE Kota MataramRencana Umum Pengadaan Kota MataramWebsite Sistem Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota MataramWebsite Pengaduan Online RakyatPot n Plot Smart CitySSH Kota Mataram Tahun 2018Kota Mataram Dalam Data Tahun 2017Kecamatan Cakranegara Dalam DataKecamatan Ampenan Dalam DataKecamatan Mataram Dalam DataKecamatan Sandubaya Dalam DataKecamatan Sekarbela Dalam DataKecamatan Selaparang Dalam DataWebsite jdih Kota MataramBanner TEST MNEK 2018Desain Banner HUT RI 73Desain Banner HUT Kota 25

Polling

Apakah informasi di Website Kota Mataram bermanfaat menurut anda?
Bermanfaat Sekali
Bermanfaat
Cukup Bermanfaat
Kurang Bermanfaat