KINERJA PELAYANAN

Badan Keuangan Daerah Kota Mataram merupakan salah satu Badan dari 39 Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Mataram yang merupakan penggabungan antara Dinas Pendapatan Kota Mataram dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Mataram Tahun 2016. Badan Keuangan Daerah Kota Mataram disamping kedudukannya selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), juga bertindak selaku Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD), dan sebagai koordinator penghasil pendapatan daerah serta pengelola barang milik daerah.

Berdasarkan Permendagri No 13 Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 21 Tahun 2011, sebagai penjabaran dari paket regulasi keuangan bidang pengelolaan keuangan negara yang terdiri dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan diubah keempat kalinya dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana pembangunan Daerah; Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akutansi Pemerintahan yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010  jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;  Peraturan Walikota Mataram Nomor   8  Tahun 2016 tentang Perubahan atas peraturan Walikota Mataram Nomor 13 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Mataram dan Peraturan Walikota Mataram Nomor 33 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kota Mataram  serta beberapa peraturan pemerintah terkait Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Pemerintah Kota Mataram, Laporan Keterangan Pertanggungunjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah, bahwa program adalah instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran sebagian atau seluruhnya dari APBN dan APBD.  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah. Dengan demikian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Mataram  dalam Badan Keuangan Daerah Kota Mataram, diarahkan untuk melaksanakan sejumlah program yang meliputi program-program prioritas sebagaimana termaktub dalam 2 (dua) misi dari 5 (lima) misi Pemerintah Kota Mataram  yaitu  pada misi ke 4 (empat)  dan misi ke 5 (lima). Pada misi ke 4 (empat) “Meningkatkan kelayakan hidup masyarakat melalui penanganan sarana dan prasarana perkotaan berbasis tataruang dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan”, dimana sasaran yang ingin dicapai adalah “Terkelolanya Aset Milik Daerah secara Tertib sesuai Prosedur” .  Sedangkan pada misi ke 5 (lima)  yaitu “Meningkatkan keandalan pelayanan public melalui reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan kepemerintahan yang baik (good government)”, dimana sasaran yang ingin dicapai adalah “Tersedianya Prasarana dan sarana yang memadai”  dan “Terwujudnya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Akuntabel” serta “Tercapainya Target Penerimaan Pendapatan Asli Daerah”.

 

Kinerja Pelayanan Badan Keuangan Daerah Kota Mataram selaku Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD)  periode Tahun 2012-2016 dapat dilihat dalam tabel Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Mataram sebagai berikut  :

Tabel  :  2.4

REALISASI APBD KOTA MATARAM TAHUN 2012 – 2016

 

REK

URAIAN

REALISASI APBD TAHUN

KET

2012

2013

2014

2015

2016

4

PENDAPATAN

                 755.234.455.557

   865.839.838.812

   1.083.110.566.585

   1.188.895.261.113

   1.396.442.239.993

 

5

BELANJA

                 740.283.006.976

   883.521.845.035

   1.044.355.803.031

   1.188.648.514.333

   1.330.717.743.924

 

 

SURPLUS/DEFISIT

                   14.951.448.581

   (17.682.006.223)

         38.754.763.554

               246.746.780

         65.724.496.069

 

6

PEMBIAYAAN NETTO

                   88.849.546.587

     97.550.995.168

         62.459.606.937

         83.714.370.491

         69.468.800.314

 

 

SILPA TAHUN BERKENAAN

                 103.800.995.168

     79.868.988.945

       101.214.370.491

         83.961.117.271

       135.193.296.383

 

 

Sumber : Data BKD Kota Mataram; 2016

 

Grafik  2.4

REALISASI APBD KOTA MATARAM TAHUN 2012 – 2016

 

Capaian kinerja pendapatan daerah dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, yang ditunjukan dengan meningkatnya pendapatan daerah dari tahun ke tahun yang bersumber dari  Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain–Lain Pendapatan Yang Sah. Kondisi pencapaian tersebut didukung dengan arah kebijakan pendapatan daerah, yaitu:

  1. Penerimaan PAD yang bersumber dari :
  2. Peningkatan Pajak Daerah
  3. Peningkatan Retribusi Daerah
  4. Peningkatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan
  5. Peningkatan Lain-Lain PAD yang Sah;
  1. Peningkatan Dana Perimbangan yang bersumber dari :

1)  Peningkatan Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak;

2)  Peningkatan Penerimaan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak;

3)  Peningkatan Alokasi DAU;

4)  Peningkatan Alokasi DAK;

c.  Peningkatan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah yang bersumber dari :

1)  Peningkatan Pendapatan Hibah

2)  Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

3)  Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

4)  Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya

5)  Pendapatan Lainnya

Kebijakan tersebut juga didukung dengan peningkatan kualitas dan kuantitas SDM  serta penyempurnaan prasarana dan sarana.  Kinerja pelayanan Badan Keuangan Daerah dapat dilihat dari perkembangan pendapatan daerah, dalam kurun waktu tahun 2012-2016. 

Agenda Kegiatan

Banner Link

Website Resmi LPSE Kota MataramRencana Umum Pengadaan Kota MataramWebsite Sistem Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota MataramWebsite Pengaduan Online RakyatPot n Plot Smart CitySSH Kota Mataram Tahun 2018Kota Mataram Dalam Data Tahun 2017Kecamatan Cakranegara Dalam DataKecamatan Ampenan Dalam DataKecamatan Mataram Dalam DataKecamatan Sandubaya Dalam DataKecamatan Sekarbela Dalam DataKecamatan Selaparang Dalam DataWebsite jdih Kota MataramBanner TEST MNEK 2018Desain Banner HUT RI 73Desain Banner HUT Kota 25

Polling

Apakah informasi di Website Kota Mataram bermanfaat menurut anda?
Bermanfaat Sekali
Bermanfaat
Cukup Bermanfaat
Kurang Bermanfaat