Tugas dan Fungsi

Kepala Badan

Kepala Badan mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengawasi, mengendalikan dan mengkoordinasikan kegiatan Badan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan mempunyai fungsi :

  1. perumusan dan penetapan visi, misi dan rencana strategis serta program kerja Badan;
  2. perumusan Kebijakan Teknis dibidang perencanaan pembangunan daerah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
  3. Pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja Tahunan,  Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) dan  Penetapan Kinerja Badan;
  4. penyelenggaraan pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta bimbingan dibidang perencanaan pembangunan daerah; 
  5. penyelenggaraan koordinasi, informasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas Badan dengan perangkat daerah dan instansi terkait.
  6. pelaksanaan kerjasama dengan pihak lain baik Instansi Pemerintah, Lembaga Organisasi Swadaya Masyarakat dan/atau swasta;
  7. pemberian pertimbangan dan penetapan perijinan serta rekomendasi teknis dibidang perencanaan pembangunan daerah;
  8. pelaksanaan pembinaan manajemen kepegawaian lingkup Badan;
  9. pengkoordinasian pengelolaan ketatausahaan Badan;
  10. pelaksanaan pembinaan teknis dan administratif terhadap UPTD;
  11. pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibidang perencanaan pembangunan daerah;
  12. pelaporan pelaksanaan tugas kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah; dan
  13. pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

 

Sekretariat

(1)  Sekretariat Badan dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan dan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Badan.

(2)  Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi :

  1. pelaksanaan  penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja Tahunan  dan Penetapan Kinerja lingkup Badan;
  2. pelaksanaan  penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran  (RKA/DPA) dan Program Kerja Badan;
  3. pelaksanaan kegiatan penyusunan program dan anggaran, keuangan dan perlengkapan dan ketatausahaan Badan yang meliputi urusan perbendahaaraan, akuntansi, verifikasi, ganti rugi, tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), perlengkapan, rumah tangga, kepegawaian, hukum dan organisasi, serta hubungan masyarakat.
  4. pelaksanaan pelayanan teknis administratif kepada seluruh unit kerja lingkup Badan;
  5. perumusan pedoman dan petunjuk tata laksana administrasi umum;
  6. pengkoordinasian penyusunan Standar Pelayanan Minimal dan Standar Operasional Prosedur dalam pelaksanaan kegiatan  lingkup Badan;
  7. perumusan dan penjabaran kebijakan teknis penyelenggaraan administrasi umum, perencanaan, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan;
  8. pengkoordinasian penyusunan laporan pelaksanaan tugas Badan;
  9. pengkoordinasian pelaksanaan pengembangan sistem informasi manajemen pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku;
  10. pelaksanaa koordinasi, konsultasi dan sinkronisasi penyelenggaraan tugas kesekretariatan dengan Perangkat Daerah dan/atau instansi terkait;
  11. pelaksanaan pengaturan, pembinaan dan pengelolaan administrasi umum, perencanaan, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan;
  12. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kesekretariatan; dan
  13. pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

 

Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok mengendalikan pelaksanaan dan mempersiapkan:

  1. penyusunan perencanaan dan program kerja tahunan Badan;
  2. bahan kebijakan teknis perencanaan, pengelolaan administrasi keuangan dan urusan pembukuan;
  3. menyusun pertanggungjawaban, urusan perbendaharaan anggaran belanja Badan; dan
  4. pembinaan administrasi keuangan pembangunan, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Badan.

 

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan mempunyai fungsi :

  1. penyiapan bahan penyusunan  Rencana Kerja  Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran  (RKA/DPA) dan Program Kerja lingkup Badan;
  2. penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis dibidang perencanaan dan pelaporan;
  3. penyiapan bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) serta Penetapan Kinerja (PK) lingkup Badan;
  4. pengumpulan, pengolahan dan analisa data dalam rangka penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) lingkup Badan;
  5. penyiapan bahan penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  6. penyiapan bahan penyusunan Standar Prosedur Tetap pelaksanaan kegiatan lingkup Badan;
  7. penyiapan bahan konsultasi bidang perencanaan lingkup Badan;
  8. pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan administrasi perencanaan lingkup Badan sesuai ketentuan yang berlaku;
  9. pelaksanaan penerapan dan pengembangan Sistem Informasi Perencanaan sesuai ketentuan yang berlaku;
  10. melaksanakan dan mempersiapkan penyusunan perencanaan dan program kerja tahunan Badan;
  11. menyiapkan bahan kebijakan teknis perencanaan,
  12. melaksanakan penyusunan anggaran program kerja;
  13. pengelolaan administrasi keuangan  rutin,  urusan pembukuan;
  14. menyusun pertanggungjawaban, urusan perbendaharaan anggaran belanja Badan;
  15. pembinaan administrasi keuangan pembangunan di lingkungan Badan; dan
  16. evaluasi pelaksanaan program/kegiatan di lingkungan Badan.

 

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian mempunyai tugas pokok mengendalikan pelaksanaan pengeloalaan ketatausahaan, rumah tangga dan pembinaan serta pengurusan administrasi umum kepegawaian di lingkungan Badan.

Untuk melaksanakan  tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

  1. penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Program Kerja Sub Bagian;
  2. penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis pengelolaan administrasi kepegawaian, rumah tangga, protokol dan perlengkapan;
  3. penyiapan bahan koordinasi dan konsultasi penyelenggaraan administrasi kepegawaian, rumah tangga, protokol dan perlengkapan;
  4. pengumpulan, pengolahan dan analisa data kepegawaian dan kebutuhan perlengkapan;
  5. pelaksanaan pengadaan, penyimpanan, pemeliharaan dan pendistribusian perlengkapan inventaris kantor sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  6. pelaksanaan pengelolaan dan  pelayanan administrasi kepegawaian lingkup Badan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  7. penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan  ASN  lingkup Badan;
  8. pengkoordinasian pelaksanaan tugas Bendaharawan Barang;
  9. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bagian; dan
  10. pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

 

Bidang Perencanaan Ekonomi, Sosial dan Budaya

Bidang Perencanaan Ekonomi, Sosial dan Budaya dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang ekonomi, pembangunan manusia, pemberdayaan masyarakat, sosial dan budaya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perencanaan Ekonomi, Sosial dan Budaya mempunyai  fungsi :

  1. perumusan dan penetapan program kerja dan penetapan kinerja sesuai dengan bidang tugasnya;
  2. penyusunan perencanaan di bidang ekonomi, pembangunan manusia, pemberdayaan masyarakat, sosial dan budaya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  3. mengkoordinasikan Penyusunan Rancangan RPJPD, RPJMD, dan RKPD bidang ekonomi, pembangunan manusia, pemberdayaan masyarakat, sosial dan budaya;
  4. memverifikasi Rancangan Renstra Perangkat Daerah bidang ekonomi, pembangunan manusia, pemberdayaan masyarakat, sosial dan budaya;
  5. mengkoordinasikan Pelaksanaan MPBM RPJPD, RPJMD, RKPD bidang ekonomi, pembangunan manusia, pemberdayaan masyarakat, sosial dan budaya;
  6. mengkoordinasikan Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD bidang ekonomi, pembangunan manusia, pemberdayaan masyarakat, sosial dan budaya;
  7. mengkoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD bidang ekonomi, pembangunan manusia, pemberdayaan masyarakat, sosial dan budaya;
  8. mengkoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD bidang ekonomi, pembangunan manusia, pemberdayaan masyarakat, sosial dan budaya;
  9. mengkoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kota bidang ekonomi, pembangunan manusia, pemberdayaan masyarakat, sosial dan budaya;
  10. mengkoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian dan Provinsi dalam bidang ekonomi, pembangunan manusia, pemberdayaan masyarakat, sosial dan budaya;
  11. mengkoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah kota bidang ekonomi, pembangunan manusia, pemberdayaan masyarakat, sosial dan budaya;
  12. melaksanakan pengendalian/monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah bidang ekonomi, pembangunan manusia, pemberdayaan masyarakat, sosial dan budaya;
  13. melaksanakan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah bidang ekonomi, pembangunan manusia, pemberdayaan masyarakat, sosial dan budaya;
  14. melaksanakan evaluasi dan pelaporan aas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah bidang ekonomi, pembangunan manusia, pemberdayaan masyarakat, sosial dan budaya;
  15. pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran  (RKA/DPA)  dan Program Kerja Kasubbid  dibawahnya;
  16. pelaksanaan koordinasi, informasi dan sinkronisasi dengan Perangkat Daerah dan Instansi terkait dalam rangka keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan program  sesuai dengan bidang tugasnya;
  17. pengkoordinasian, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  18. pengkoordinasian pengumpulan, pengolahan dan analisa data sesuai dengan bidang tugasnya sebagai bahan penyusunan rencana, dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan;
  19. pengkajian dan pemberian pertimbangan teknis terhadap permasalahan sesuai dengan bidang tugasnya;
  20. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  21. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang; dan
  22. Pelaksanaan tugas-tugas  lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang  tugasnya.

 

Sub Bidang Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi, Sosial dan Budaya.

Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang dalam mengendalikan dan mempersiapkan penyusunan perencanaan, pengaturan, pengawasan dan pengkoordinasian pelaksanaan seluruh kegiatan pendidikan dan pemberdayaan masyarakat.

Untuk melaksanakan  tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bidang Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi:

  1. penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran  (RKA/DPA) dan program kerja sesuai dengan lingkup tugasnya;
  2. merancang penyusun rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD Urusan pendidikan, kepemudaan dan olahraga, pemberdayaan masyarakat, kearsipan dan perpustakaan, kepegawaian dan pengembangan SDM Daerah;
  3. menganalisis rancangan Renstra Perangkat Daerah Urusan pendidikan, kepemudaan dan olahraga, pemberdayaan masyarakat, kearsipan dan perpustakaan, kepegawaian dan pengembangan SDM Daerah;
  4. menyiapkan pelaksanaan MPBM RPJPD Urusan pendidikan, kepemudaan dan olahraga, pemberdayaan masyarakat, kearsipan dan perpustakaan, kepegawaian dan pengembangan SDM Daerah;
  5. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD Urusan pendidikan, kepemudaan dan olahraga, pemberdayaan masyarakat, kearsipan dan perpustakaan, kepegawaian dan pengembangan SDM Daerah;
  6. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Kota Urusan pendidikan, kepemudaan dan olahraga, pemberdayaan masyarakat, kearsipan dan perpustakaan, kepegawaian dan pengembangan SDM Daerah;
  7. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD Urusan pendidikan, kepemudaan dan olahraga, pemberdayaan masyarakat, kearsipan dan perpustakaan, kepegawaian dan pengembangan SDM Daerah;
  8. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD Urusan pendidikan, kepemudaan dan olahraga, pemberdayaan masyarakat, kearsipan dan perpustakaan, kepegawaian dan pengembangan SDM Daerah;
  9. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah Kota Urusan pendidikan, kepemudaan dan olahraga, pemberdayaan masyarakat, kearsipan dan perpustakaan, kepegawaian dan pengembangan SDM Daerah;
  10. merencanakan Dukungan pelaksanaan Kegiatan Pusat, provinsi  untuk Urusan pendidikan, kepemudaan dan olahraga, pemberdayaan masyarakat, kearsipan dan perpustakaan, kepegawaian dan pengembangan SDM Daerah;
  11. merencanakan pengendalian/monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Urusan pendidikan, kepemudaan dan olahraga, pemberdayaan masyarakat, kearsipan dan perpustakaan, kepegawaian dan pengembangan SDM Daerah;
  12. melaksanakan Pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah Urusan pendidikan, kepemudaan dan olahraga, pemberdayaan masyarakat, kearsipan dan perpustakaan, kepegawaian dan pengembangan SDM Daerah;
  13. perencanakan dan menyusun evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Urusan pendidikan, kepemudaan dan olahraga, pemberdayaan masyarakat, kearsipan dan perpustakaan, kepegawaian dan pengembangan SDM Daerah;
  14. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  15. penyiapan bahan koordinasi, informasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas dengan Perangkat Daerah dan instansi terkait  dalam rangka keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan program sesuai dengan lingkup tugasnya;
  16. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisa data sesuai dengan lingkup tugasnya sebagai bahan penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi program/kegiatan;
  17. penyiapan bahan perumusan dan penetapan pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria sesuai dengan lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  18. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program sesuai dengan lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  19. penyiapan bahan pembinaan dan bimbingan teknis  sesuai dengan lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  20. pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan administrasi sesuai dengan lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undang;
  21. pengkajian dan pemberian pertimbangan teknis terhadap permasalahan  sesuai dengan lingkup tugasnya kepada atasan;
  22. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bidang; dan
  23. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

 

Sub Bidang Kesehatan dan Kesejahteran Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Pembangunan Manusia dan Sosial Budaya.

Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang dalam mengendalikan  dan mempersiapkan penyusunan perencanaan, pengaturan, pengawasan dan pengkoordinasian pelaksanaan seluruh kegiatan kesehatan dan kesejahteraan sosial.

Untuk melaksanakan  tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kesehatan dan Kesejahteran Masyarakat mempunyai fungsi:

  1. penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran  (RKA/DPA) dan program kerja sesuai dengan lingkup tugasnya;
  2. merancang penyusun rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD Urusan kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, sosial, serta kependudukan dan catatan sipil;
  3. menganalisis rancangan Renstra Perangkat Daerah Urusan kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, sosial, serta kependudukan dan catatan sipil;
  4. menyiapkan pelaksanaan MPBM RPJPD Urusan kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, sosial, serta kependudukan dan catatan sipil;
  5. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD Urusan kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, sosial, serta kependudukan dan catatan sipil;
  6. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Urusan kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, sosial, serta kependudukan dan catatan sipil;
  7. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD Urusan kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, sosial, serta kependudukan dan catatan sipil;
  8. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD Urusan kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, sosial, serta kependudukan dan catatan sipil;
  9. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah Kota Urusan kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, sosial, serta kependudukan dan catatan sipil;
  10. merencanakan Dukungan pelaksanaan Kegiatan Pusat, provinsi  untuk Urusan kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, sosial, serta kependudukan dan catatan sipil;
  11. merencanakan pengendalian/monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Urusan kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, sosial, serta kependudukan dan catatan sipil;
  12. melaksanakan Pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah Urusan kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, sosial, serta kependudukan dan catatan sipil;
  13. merencanakan dan menyusun evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Urusan kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, sosial, serta kependudukan dan catatan sipil;
  14. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  15. penyiapan bahan koordinasi, informasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas dengan Perangkat Daerah dan instansi terkait  dalam rangka keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan program sesuai dengan lingkup tugasnya;
  16. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisa data sesuai dengan lingkup tugasnya sebagai bahan penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi program/kegiatan;
  17. penyiapan bahan perumusan dan penetapan pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria sesuai dengan lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  18. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program sesuai dengan lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  19. penyiapan bahan pembinaan dan bimbingan teknis  sesuai dengan lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  20. pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan administrasi sesuai dengan lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undang;
  21. pengkajian dan pemberian pertimbangan teknis terhadap permasalahan  sesuai dengan lingkup tugasnya kepada atasan;
  22. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Kasubbid; dan
  23. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

 

Sub Bidang Pengembangan Ekonomi dan Industri Kreatif dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi, Sosial dan Budaya.

Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang dalam mengendalikan dan mempersiapkan penyusunan perencanaan, pengaturan, pengawasan dan pengkoordinasian pelaksanaan seluruh kegiatan pengembangan ekonomi dan industri kreatif.

Untuk melaksanakan  tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bidang Pengembangan Ekonomi dan Industri Kreatif mempunyai fungsi:

  1. penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran  (RKA/DPA) dan program kerja sesuai dengan lingkup tugasnya;
  2. merancang penyusun rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD Urusan penanaman modal dan pelayan terpadu satu pintu, perdagangan, keuangan daerah, perindustrian, koperasi, usaha kecil dan menengah, tenaga kerja, dan perencanaan pembangunan daerah;
  3. menganalisis rancangan Renstra Perangkat Daerah Urusan penanaman modal dan pelayan terpadu satu pintu, perdagangan, keuangan daerah, perindustrian, koperasi, usaha kecil dan menengah, tenaga kerja, dan perencanaan pembangunan daerah;
  4. menyiapkan pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Bermitra Masyarakat (MPBM) RPJPD Urusan penanaman modal dan pelayan terpadu satu pintu, perdagangan, keuangan daerah, perindustrian, koperasi, usaha kecil dan menengah, tenaga kerja, dan perencanaan pembangunan daerah;
  5. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD Urusan penanaman modal dan pelayan terpadu satu pintu, perdagangan, keuangan daerah, perindustrian, koperasi, usaha kecil dan menengah, tenaga kerja, dan perencanaan pembangunan daerah;
  6. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Kota Urusan penanaman modal dan pelayan terpadu satu pintu, perdagangan, keuangan daerah, perindustrian, koperasi, usaha kecil dan menengah, tenaga kerja, dan perencanaan pembangunan daerah;
  7. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD Urusan penanaman modal dan pelayan terpadu satu pintu, perdagangan, keuangan daerah, perindustrian, koperasi, usaha kecil dan menengah, tenaga kerja, dan perencanaan pembangunan daerah;
  8. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD Urusan penanaman modal dan pelayan terpadu satu pintu, perdagangan, keuangan daerah, perindustrian, koperasi, usaha kecil dan menengah, tenaga kerja, dan perencanaan pembangunan daerah;
  9. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah Kota Urusan penanaman modal dan pelayan terpadu satu pintu, perdagangan, keuangan daerah, perindustrian, koperasi, usaha kecil dan menengah, tenaga kerja, dan perencanaan pembangunan daerah;
  10. merencanakan Dukungan pelaksanaan Kegiatan Pusat, provinsi  untuk Urusan penanaman modal dan pelayan terpadu satu pintu, perdagangan, keuangan daerah, perindustrian, koperasi, usaha kecil dan menengah, tenaga kerja, dan perencanaan pembangunan daerah;
  11. merencanakan pengendalian/monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Urusan penanaman modal dan pelayan terpadu satu pintu, perdagangan, keuangan daerah, perindustrian, koperasi, usaha kecil dan menengah, tenaga kerja, dan perencanaan pembangunan daerah;
  12. melaksanakan Pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah Urusan penanaman modal dan pelayan terpadu satu pintu, perdagangan, keuangan daerah, perindustrian, koperasi, usaha kecil dan menengah, tenaga kerja, dan perencanaan pembangunan daerah;
  13. merencanakan dan menyusun evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Urusan penanaman modal dan pelayan terpadu satu pintu, perdagangan, keuangan daerah, perindustrian, koperasi, usaha kecil dan menengah, tenaga kerja, dan perencanaan pembangunan daerah;
  14. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  15. penyiapan bahan koordinasi, informasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas dengan Perangkat Daerah dan instansi terkait dalam rangka keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan program sesuai dengan lingkup tugasnya;
  16. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisa data sesuai dengan lingkup tugasnya sebagai bahan penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi program/kegiatan;
  17. penyiapan bahan perumusan dan penetapan pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria sesuai dengan lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  18. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program sesuai dengan lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  19. penyiapan bahan pembinaan dan bimbingan teknis  sesuai dengan lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  20. pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan administrasi sesuai dengan lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undang;
  21. pengkajian dan pemberian pertimbangan teknis terhadap permasalahan  sesuai dengan lingkup tugasnya kepada atasan;
  22. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Kasubbid; dan
  23. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
  • Halaman :  
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Agenda Kegiatan

Banner Link

Website Resmi LPSE Kota MataramRencana Umum Pengadaan Kota MataramWebsite Sistem Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota MataramWebsite Pengaduan Online RakyatPot n Plot Smart CitySSH Kota Mataram Tahun 2018Kota Mataram Dalam Data Tahun 2017Kecamatan Cakranegara Dalam DataKecamatan Ampenan Dalam DataKecamatan Mataram Dalam DataKecamatan Sandubaya Dalam DataKecamatan Sekarbela Dalam DataKecamatan Selaparang Dalam DataWebsite jdih Kota MataramBanner MNEK 2018

Polling

Apakah informasi di Website Kota Mataram bermanfaat menurut anda?
Bermanfaat Sekali
Bermanfaat
Cukup Bermanfaat
Kurang Bermanfaat

Statistik Pengunjung