Bidang Perencanaan Sumber Daya Alam, Sarana Prasarana dan Pengembangan Wilayah

Bidang Perencanaan Sumber Daya Alam, Sarana Prasarana dan Pengembangan Wilayah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang sumber daya alam, sarana prasarana dan pengembangan wilayah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perencanaan Sumber Daya Alam, Sarana Prasarana dan Pengembangan Wilayah mempunyai  fungsi :

  1. perumusan dan penetapan program kerja dan penetapan kinerja sesuai dengan bidang tugasnya;
  2. penyusunan perencanaan dibidang sumber daya alam, sarana prasarana dan pengembangan wilayah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  3. mengkoordinasikan Penyusunan Rancangan RPJPD, RPJMD, dan RKPD bidang sumber daya alam, sarana prasarana dan pengembangan wilayah;
  4. memverifikasi Rancangan Renstra Perangkat Daerah bidang sumber daya alam, sarana prasarana dan pengembangan wilayah;
  5. mengkoordinasikan Pelaksanaan MPBM RPJPD, RPJMD, RKPD bidang sumber daya alam, sarana prasarana dan pengembangan wilayah;
  6. mengkoordinasikan Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD bidang sumber daya alam, sarana prasarana dan pengembangan wilayah;
  7. mengkoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD bidang sumber daya alam, sarana prasarana dan pengembangan wilayah;
  8. mengkoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD bidang sumber daya alam, sarana prasarana dan pengembangan wilayah;
  9. mengkoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kota bidang sumber daya alam, sarana prasarana dan pengembangan wilayah;
  10. mengkoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian dan Lembaga Pusat serta Provinsi pada bidang sumber daya alam, sarana prasarana dan pengembangan wilayah;
  11. mengkoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah kota bidang sumber daya alam, sarana prasarana dan pengembangan wilayah;
  12. melaksanakan pengendalian/monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah bidang sumber daya alam, sarana prasarana dan pengembangan wilayah;
  13. melaksanakan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah bidang sumber daya alam, sarana prasarana dan pengembangan wilayah;
  14. melaksanakan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah bidang sumber daya alam, sarana prasarana dan pengembangan wilayah;
  15. pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran  (RKA/DPA)  dan Program Kerja Kasubbid  dibawahnya;
  16. pelaksanaan koordinasi, informasi dan sinkronisasi dengan  Perangkat Daerah dan Instansi terkait dalam rangka keterpaduan  dan sinkronisasi pelaksanaan program  sesuai dengan bidang tugasnya;
  17. pengkoordinasian, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  18. pengkoordinasian pengumpulan, pengolahan dan analisa data sesuai dengan bidang tugasnya sebagai bahan penyusunan rencana, dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan;
  19. pengkajian dan pemberian pertimbangan teknis terhadap permasalahan sesuai dengan bidang tugasnya;
  20. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  21. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang; dan
  22. Pelaksanaan tugas-tugas  lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang  tugasnya.

 

Sub Bidang Sub Bidang Sarana Prasarana dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Perencanaan Sumber Daya Alam, Sarana Prasarana dan Pengembangan Wilayah.

Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang dalam mengendalikan  dan mempersiapkan penyusunan perencanaan, pengaturan, pengawasan dan pengkoordinasian pelaksanaan seluruh kegiatan perdagangan, perindustrian dan koperasi.

Untuk melaksanakan  tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bidang Sarana Prasarana mempunyai fungsi:

  1. penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran  (RKA/DPA) dan program kerja sesuai dengan lingkup tugasnya;
  2. merancang penyusun rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD Urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman, pemadam kebakaran, sekretariat daerah dan sekretariat DPRD;
  3. menganalisis rancangan Renstra Perangkat Daerah Urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman, pemadam kebakaran, sekretariat daerah dan sekretariat DPRD;
  4. menyiapkan pelaksanaan MPBM RPJPD Urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman, pemadam kebakaran, sekretariat daerah dan sekretariat DPRD;
  5. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD Urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman, pemadam kebakaran, sekretariat daerah dan sekretariat DPRD;
  6. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Kota Urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman, pemadam kebakaran, sekretariat daerah dan sekretariat DPRD;
  7. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD Urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman, pemadam kebakaran, sekretariat daerah dan sekretariat DPRD;
  8. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD Urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman, pemadam kebakaran, sekretariat daerah dan sekretariat DPRD;
  9. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah Kota Urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman, pemadam kebakaran, sekretariat daerah dan sekretariat DPRD;
  10. merencanakan Dukungan pelaksanaan Kegiatan Pusat, provinsi  untuk Urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman, pemadam kebakaran, sekretariat daerah dan sekretariat DPRD;
  11. merencanakan pengendalian/monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman, pemadam kebakaran, sekretariat daerah dan sekretariat DPRD;
  12. melaksanakan Pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah Urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman, pemadam kebakaran, sekretariat daerah dan sekretariat DPRD;
  13. merencanakan dan menyusun evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman, pemadam kebakaran, sekretariat daerah dan sekretariat DPRD;
  14. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  15. penyiapan bahan koordinasi, informasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas dengan Perangkat Daerah dan instansi terkait  dalam rangka keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan program sesuai dengan lingkup tugasnya;
  16. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisa data sesuai dengan lingkup tugasnya sebagai bahan penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi program/kegiatan;
  17. penyiapan bahan perumusan dan penetapan pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria sesuai dengan lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  18. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program sesuai dengan lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  19. penyiapan bahan pembinaan dan bimbingan teknis  sesuai dengan lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  20. pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan administrasi sesuai dengan lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undang;
  21. pengkajian dan pemberian pertimbangan teknis terhadap permasalahan  sesuai dengan lingkup tugasnya kepada atasan;
  22. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Kasubbid; dan
  23. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

 

Sub Bidang Pengembangan Wilayah dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Perencanaan Sumber Daya Alam, Sarana Prasarana dan Pengembangan Wilayah.

Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang dalam mengendalikan  dan mempersiapkan penyusunan perencanaan, pengaturan, pengawasan dan pengkoordinasian pelaksanaan seluruh kegiatan pengembangan wilayah.

Untuk melaksanakan  tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bidang Pengembangan Wilayah mempunyai fungsi:

  1. penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran  (RKA/DPA) dan program kerja sesuai dengan lingkup tugasnya;
  2. merancang penyusun rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD Urusan perhubungan, komunikasi dan informatika, penanggulangan bencana daerah, penelitian dan pengembangan, kesatuan bangsa dan politik, dan polisi pamong praja;
  3. menganalisis rancangan Renstra Perangkat Daerah Urusan perhubungan, komunikasi dan informatika, penanggulangan bencana daerah, penelitian dan pengembangan, kesatuan bangsa dan politik, dan polisi pamong praja;
  4. menyiapkan pelaksanaan MPBM RPJPD Urusan perhubungan, komunikasi dan informatika, penanggulangan bencana daerah, penelitian dan pengembangan, kesatuan bangsa dan politik, dan polisi pamong praja;
  5. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD Urusan perhubungan, komunikasi dan informatika, penanggulangan bencana daerah, penelitian dan pengembangan, kesatuan bangsa dan politik, dan polisi pamong praja;
  6. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Kota Urusan perhubungan, komunikasi dan informatika, penanggulangan bencana daerah, penelitian dan pengembangan, kesatuan bangsa dan politik, dan polisi pamong praja;
  7. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD Urusan perhubungan, komunikasi dan informatika, penanggulangan bencana daerah, penelitian dan pengembangan, kesatuan bangsa dan politik, dan polisi pamong praja;
  8. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD Urusan perhubungan, komunikasi dan informatika, penanggulangan bencana daerah, penelitian dan pengembangan, kesatuan bangsa dan politik, dan polisi pamong praja;
  9. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah Kota Urusan perhubungan, komunikasi dan informatika, penanggulangan bencana daerah, penelitian dan pengembangan, kesatuan bangsa dan politik, dan polisi pamong praja;
  10. merencanakan Dukungan pelaksanaan Kegiatan Pusat, provinsi  untuk Urusan perhubungan, komunikasi dan informatika, penanggulangan bencana daerah, penelitian dan pengembangan, kesatuan bangsa dan politik, dan polisi pamong praja;
  11. merencanakan pengendalian/monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Urusan perhubungan, komunikasi dan informatika, penanggulangan bencana daerah, penelitian dan pengembangan, kesatuan bangsa dan politik, dan polisi pamong praja;
  12. melaksanakan Pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah Urusan perhubungan, komunikasi dan informatika, penanggulangan bencana daerah, penelitian dan pengembangan, kesatuan bangsa dan politik, dan polisi pamong praja;
  13. merencanakan dan menyusun evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Urusan perhubungan, komunikasi dan informatika, penanggulangan bencana daerah, penelitian dan pengembangan, kesatuan bangsa dan politik, dan polisi pamong praja;
  14. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  15. penyiapan bahan koordinasi, informasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas dengan Perangkat Daerah dan instansi terkait  dalam rangka keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan program sesuai dengan lingkup tugasnya;
  16. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisa data sesuai dengan lingkup tugasnya sebagai bahan penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi program/kegiatan;
  17. penyiapan bahan perumusan dan penetapan pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria sesuai dengan lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  18. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program sesuai dengan lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  19. penyiapan bahan pembinaan dan bimbingan teknis  sesuai dengan lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  20. pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan administrasi sesuai dengan lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  21. pengkajian dan pemberian pertimbangan teknis terhadap permasalahan  sesuai dengan lingkup tugasnya kepada atasan;
  22. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Kasubbid; dan
  23. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

 

Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Perencanaan Sumber Daya Alam, Sarana Prasarana dan Pengembangan Wilayah.

Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang dalam mengendalikan  dan mempersiapkan penyusunan perencanaan, pengaturan, pengawasan dan pengkoordinasian pelaksanaan seluruh kegiatan sumber daya alam dan lingkungan hidup;

Untuk melaksanakan  tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:

  1. penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) dan program kerja sesuai dengan lingkup tugasnya;
  2. merancang penyusun rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD Urusan pariwisata, pertanian, kelautan dan perikanan, ketahanan pangan, inspektorat daerah, dan lingkungan hidup;
  3. menganalisis rancangan Renstra Perangkat Daerah Urusan pariwisata, pertanian, kelautan dan perikanan, ketahanan pangan, inspektorat daerah, dan lingkungan hidup;
  4. menyiapkan pelaksanaan MPBM RPJPD Urusan pariwisata, pertanian, kelautan dan perikanan, ketahanan pangan, inspektorat daerah, dan lingkungan hidup;
  5. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD Urusan pariwisata, pertanian, kelautan dan perikanan, ketahanan pangan, inspektorat daerah, dan lingkungan hidup;
  6. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah Kota Urusan pariwisata, pertanian, kelautan dan perikanan, ketahanan pangan, inspektorat daerah, dan lingkungan hidup;
  7. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD Urusan pariwisata, pertanian, kelautan dan perikanan, ketahanan pangan, inspektorat daerah, dan lingkungan hidup;
  8. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD Urusan pariwisata, pertanian, kelautan dan perikanan, ketahanan pangan, inspektorat daerah, dan lingkungan hidup;
  9. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah Kota Urusan pariwisata, pertanian, kelautan dan perikanan, ketahanan pangan, inspektorat daerah, dan lingkungan hidup;
  10. merencanakan Dukungan pelaksanaan Kegiatan Pusat, provinsi  untuk Urusan pariwisata, pertanian, kelautan dan perikanan, ketahanan pangan, inspektorat daerah, dan lingkungan hidup;
  11. merencanakan pengendalian/monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Urusan pariwisata, pertanian, kelautan dan perikanan, ketahanan pangan, inspektorat daerah, dan lingkungan hidup;
  12. melaksanakan Pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah Urusan pariwisata, pertanian, kelautan dan perikanan, ketahanan pangan, inspektorat daerah, dan lingkungan hidup;
  13. merencanakan dan menyusun evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Urusan pariwisata, pertanian, kelautan dan perikanan, ketahanan pangan, inspektorat daerah, dan lingkungan hidup;
  14. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  15. penyiapan bahan koordinasi, informasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas dengan Perangkat Daerah dan instansi terkait  dalam rangka keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan program sesuai dengan lingkup tugasnya;
  16. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisa data sesuai dengan lingkup tugasnya sebagai bahan penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi program/kegiatan;
  17. penyiapan bahan perumusan dan penetapan pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria sesuai dengan lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  18. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program sesuai dengan lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  19. penyiapan bahan pembinaan dan bimbingan teknis  sesuai dengan lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  20. pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan administrasi sesuai dengan lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  21. pengkajian dan pemberian pertimbangan teknis terhadap permasalahan  sesuai dengan lingkup tugasnya kepada atasan;
  22. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Kasubbid; dan
  23. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

 

Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Bidang Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai  fungsi :

  1. perumusan dan penetapan program kerja dan penetapan kinerja sesuai dengan bidang tugasnya;
  2. penyusunan perencanaan di bidang evaluasi dan pelaporan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  3. pengkoordinasian penyusunan basis data  perencanaan pembangunan daerah;
  4. perumusan  dan penjabaran kebijakan teknis dibidang evaluasi dan pelaporan;
  5. penginventarisasian permasalahan dibidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan serta perumusan langkah-langkah kebijaksanaan pemecahannya;
  6. perumusan bahan koordinasi dan kerjasama  daerah di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
  7. perumusan bahan masukan dalam  penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan ;
  8. pengkoordinasian penyusunan laporan pelaksanaan tugas Bidang ;
  9. mengkoordinasikan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan;
  10. melaksanakan pengendalian/monitoring pelaksanaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah;
  11. melaksanakan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah;
  12. pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran  (RKA/DPA)  dan program kerja Kepala Sub Bidang dibawahnya;
  13. pengkoordinasian, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  14. pengkoordinasian pengumpulan, pengolahan dan analisa data sesuai dengan bidang tugasnya sebagai bahan penyusunan rencana, dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan;
  15. pengkajian dan pemberian pertimbangan teknis terhadap permasalahan sesuai dengan bidang tugasnya;
  16. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  17. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang; dan
  18. Pelaksanaan tugas-tugas  lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang  tugasnya.

 

Sub Bidang Perencanaan Pembangunan  dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.

Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang dalam mengendalikan  dan mempersiapkan penyusunan perencanaan, pengaturan, pengawasan dan pengkoordinasian pelaksanaan seluruh kegiatan perencanaan, evaluasi dan pelaporan.

Untuk melaksanakan  tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bidang Perencanaan Pembangunan mempunyai fungsi:

  1. penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran  (RKA/DPA) dan program kerja sesuai dengan lingkup tugasnya;
  2. menyiapkan pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Bermitra Masyarakat dari tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Kota;
  3. menyusun hasil usulan masyarakat dalam pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Bermitra Masyarakat;
  4. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan dan pelaporan;
  5. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah;
  6. merencanakan pengendalian/monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Urusan pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan;
  7. melaksanakan Pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah;
  8. merencanakan dan menyusun evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah;
  9. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  10. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisa data sesuai dengan lingkup tugasnya sebagai bahan penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi program/kegiatan;
  11. penyiapan bahan perumusan dan penetapan pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria sesuai dengan lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  12. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program sesuai dengan lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  13. penyiapan bahan pembinaan dan bimbingan teknis  sesuai dengan lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  14. pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan administrasi sesuai dengan lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  15. pengkajian dan pemberian pertimbangan teknis terhadap permasalahan  sesuai dengan lingkup tugasnya kepada atasan;
  16. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Kasubbid; dan
  17. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

 

Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.

Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang dalam mengendalikan  dan mempersiapkan penyusunan perencanaan, pengaturan, pengawasan dan pengkoordinasian pelaksanaan seluruh kegiatan evaluasi dan pelaporan.

Untuk melaksanakan  tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bidang Perhubungan, Perumahan dan Pemukiman mempunyai fungsi:

  1. penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran  (RKA/DPA) dan program kerja sesuai dengan lingkup tugasnya;
  2. merancang efektivitas mekanisme evaluasi dan pelaporan kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah;
  3. menganalisis capaian Renstra Perangkat Daerah;
  4. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi bidang evaluasi dan pelaporah;
  5. membuat konsep pembinaan teknis evaluasi dan pelaporah;
  6. merencanakan Dukungan pelaksanaan Kegiatan evaluasi dan pelaporah;
  7. melaksanakan pengelolaan data dan informasi evaluasi dan pelaporah;
  8. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  9. penyiapan bahan koordinasi, informasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas dengan Perangkat Daerah dan instansi terkait  dalam rangka keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan program sesuai dengan lingkup tugasnya;
  10. penyiapan bahan perumusan dan penetapan pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria sesuai dengan lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  11. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program sesuai dengan lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  12. pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan administrasi sesuai dengan lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  13. pengkajian dan pemberian pertimbangan teknis terhadap permasalahan  sesuai dengan lingkup tugasnya kepada atasan;
  14. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Kasubbid; dan
  15. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

 

Sub Bidang Data dan Informasi Perencanaan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.

Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok membantu kepala bidang dalam mengendalikan  dan mempersiapkan penyusunan perencanaan, pengaturan, pengawasan dan pengkoordinasian pelaksanaan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan data dan informasi perencanaan.

Untuk melaksanakan  tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bidang Kominfo, Statistik, Persandian dan Kecamatan mempunyai fungsi:

  1. penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran  (RKA/DPA) dan program kerja sesuai dengan lingkup tugasnya;
  2. melaksanakan pengelolaan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah;
  3. mengumpulkan, mengolah dan menganalisa bahan sebagai basis data perencanaanan pembangunan daerah;
  4. merencanakan pengendalian/monitoring pelaksanaan pemenuhan data dan informasi perencanaan;
  5. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  6. penyiapan bahan sinkronisasi pelaksanaan tugas dengan Perangkat Daerah dan instansi terkait  dalam rangka keterpaduan dan sinkronisasi data perencanaan;
  7. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisa data sesuai dengan lingkup tugasnya sebagai bahan penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi program/kegiatan;
  8. penyiapan bahan perumusan dan penetapan pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria sesuai dengan lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  9. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program sesuai dengan lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  10. penyiapan bahan pembinaan dan bimbingan teknis  sesuai dengan lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  11. pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan administrasi sesuai dengan lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  12. pengkajian dan pemberian pertimbangan teknis terhadap permasalahan  sesuai dengan lingkup tugasnya kepada atasan;
  13. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Kasubbid;
  14. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
  • Halaman :  
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Agenda Kegiatan

Banner Link

Website Resmi LPSE Kota MataramRencana Umum Pengadaan Kota MataramWebsite Sistem Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota MataramWebsite Pengaduan Online RakyatPot n Plot Smart CityWebsite jdih Kota MataramKecamatan Cakranegara Dalam Data 2018.pdfKecamatan Mataram Dalam Data 2018.pdfKecamatan Sandubaya Dalam Data 2018.pdfKecamatan Sandubaya Dalam Data 2018.pdfKecamatan Selaparang Dalam Data 2018.pdf111111111

Polling

Apakah informasi di Website Kota Mataram bermanfaat menurut anda?
Bermanfaat Sekali
Bermanfaat
Cukup Bermanfaat
Kurang Bermanfaat