Selamat Datang!
  • Taman Teruna Dedare Mataram

  • Pendopo Kota Mataram

  • Kota Tua Mataram

  • Bundaran Eks Bandara Selaparang

  • Taman Udayana

  • MATARAM JAMAN DULU

  • KANTOR WALIKOTA

  • Taman Selagalas

  • HUT KOTA MATARAM KE-21

  • Pantai Ampenan

  • Taman Loang Baloq

  • Taman Sangkareang

  • Green Belt - Taman Udayana

  • Taman Tugu Udayana

  • Taman Beringin

  • Taman Adipura Malomba

  • Taman Sangkareang

  • Taman Mayura

Sabtu, 1 November 2014
Pengaduan Masyarakat melalui SMS Center kirim ke Nomor 0811388444; khusus pengaduan Pelayanan Publik mengunakan format Ketik PUBLIK#isi pengaduan dan kirim ke Nomor 0811388444
DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA MATARAM
  • Profil
  • Gambaran Umum
  • TUPOKSI
  • Struktur Organisasi
  • Visi & Misi
  • Program Kerja
Alamat    :   Jl. Semanggik No.19  Mataram 
Telepon   :  (0370) 633095 Fax.  (0370) 633095
Email       :  dispu@mataramkota.go.id

 

Kantor Pekerjaan Umum Kota Mataram

Dinas Pekerjaan Umum sebagai salah satu Perangkat Daerah pelaksana di bidang pekerjaan umum dan perumahan  dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram.

Sesuai Perda Nomor 5 tahun 2008 tersebut, Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kota Mataram terdiri dari : Unsur Pimpinan,  Unsur Pembantu Pimpinan yaitu Sekretariat,   Unsur Pelaksana yang terdiri dari Bidang Pengairan, Bidang Bina Marga, Bidang Cipta Karya dan Bidang Perumahan, serta unsur kelompok Jabatan Fungsional dan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pekerjaaan umum dan perumahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut Dinas Pekerjaan Umum Kota Mataram mempunyai fungsi :

  1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan
  2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan.
  3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan.
  4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sedangkan susunan organisasi, rincian tugas pokok dan fungsi unsur organisasi adalah sebagai berikut :

1.  Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, membina, mengawasi, mengendalikan dan mengkoordinasikan kegiatan Dinas dalam menyelenggarakan urusan pekerjaan umum dan perumahan.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Kepala Dinas mempunyai fungsi :

  1. Perumusan dan penetapan visi, misi dan rencana strategis serta program kerja Dinas;
  2. Perumusan Kebijakan Teknis di bidang pekerjaan umum dan perumahan berpedoman pada peratutan perundang-undangan yang berlaku;
  3. Pengkoordinasian penyusunan rencana kerja tahunan, Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) dan Penetapan Kinerja Dinas;
  4. Penyelenggaraan pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta bimbingan di bidang pekerjaan umum dan perumahan;
  5.  Penyelenggaraan koordinasi, informasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas Dinas dengan perangkat daerah dan instansi terkait;
  6. Pelaksanaan kerja sama dengan pihak lain baik Instansi Pemerintah, Lembaga Organisasi Swadaya Masyarakat dan atau swasta;
  7. Pemberian pertimbangan dan penetapan perijinan serta rekomendasi teknis di  bidang pekerjaan umum dan perumahan;
  8.  Pelaksanaan pembinaan manajemen kepegawaian lingkup Dinas;
  9. Pengkoordinasian pengelolaan ketatausahaan Dinas;
  10. Pelaksanaan pembinaan teknis dan administratif terhadap UPTD;
  11. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang pekerjaan umum dan perumahan;
  12. Pelaporan pelaksanaan tugas kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah;
  13. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya. 

  2.   Sekretariat

Sekretariat Dinas dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas pokok, memimpin, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam pelaksanaan kegiatan ketatausahaan Dinas yang meliputi urusan perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok, Sekretaris mempunyai fungsi:

  1. Pelaksanaan penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja Tahunan, dan Penetapan Kinerja Lingkup Dinas;
  2. Pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaraan (RKA/DPA) dan program kerja Dinas;
  3. Pelaksanaan pelayanan Teknis Administratif  kepada seluruh Unit Kerja lingkup Dinas;
  4. Perumusan pedoman dan petunjuk tatalaksana administrasi umum;
  5. Pengkoordinasian penyusunan Standar Pelayanan Minimal dan Standar Prosedur Tetap Pelaksanaan Kegiatan lingkup Dinas;
  6. Perumusan dan penjabaran kebijakan teknis penyelenggaraan administrasi umum, perencanaan, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan;
  7. Pengkoordinasian penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas;
  8. Pengkoordinasian pelaksanaan pengembangan sistem informasi manajemen pekerjaan umum dan perumahan sesuai ketentuan yang berlaku;
  9. Pelaksanaan koordinasi, konsultasi dan sinkronisasi penyelenggaraan tugas  kesekretariatan dengan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan /atau instansi terkait;
  10. Pelaksanaan pengaturan, pembinaan dan pengelolaan administrasi umum, perencanaan, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan;
  11. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kesekretariatan;
  12. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya;

Sekretaris membawahi 3 (tiga) Sub Bagian yaitu Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub Bagian Keuangan dan Sub Bagian Perencanaan, dan masing-masing Sub Bagian di pimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian.

3.     Bidang Pengairan

Bidang Pengairan dipimpin oleh seorang Kepada Bidang yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, mengendalikan dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan teknis di bidang pengairan.

Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Bidang Pengairan mempunyai fungsi :

  1. Perumusan dan penetapan program kerja dan penetapan kinerja Bidang Pengairan;
  2.  Pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) dan Program kerja Seksi di bawahnya;
  3.  Perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengawasan dan pengendalian program/kegiatan Seksi di bawahnya sesuai ketentuan yang berlaku;
  4. Pelaksanaan koordinasi, informasi dan sinkronisasi dengan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan Instansi terkait dalam rangka keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan program/kegiatan di bidang Pengairan;
  5. Penyiapan bahan pengkoordinasian pelaksanaan program di bidang pengairan di Daerah provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten dan Departemen/lembaga Pemerintah Non Departemen terkait sesuai ketentuan yang berlaku;
  6. Penetapan pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria pengembangan, pemberdayaan dan pelayanan di bidang pengairan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  7. Pengkoordinasian, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program di bidang pengairan sesuai ketentuan yang berlaku;
  8. Pengkoordinasian pengumpulan, pengolahan dan analisa data di bidang pengairan sebagai bahan penyusunan rencana, dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan, pemberdayaan dan pelayanan di bidang pengairan sesuai ketentuan yang berlaku;
  9. Pengkajian dan pemberian pertimbangan teknis terhadap permasalahan di bidang pengairan kepada atasan;
  10. Pengkoordinasian pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan dan pemeliharaan prasarana dan sarana di bidang pengairan sesuai ketentuan yang berlaku;
  11. Pelaksanaan pembinaan, bimbingan teknis dan penyuluhan dengan pemangku kepentingan (stake holder) terkait di bidang pengairan sesuai ketentuan yang berlaku;
  12. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang;
  13. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

​Kepala Bidang Pengairan membawahi 3 ( tiga ) seksi yaitu Seksi Drainase, Seksi Irigasi dan Seksi Sungai dan Pantai  dan masing-masing Seksi di pimpin oleh seorang Kepala Seksi

4.      Bidang Bina Marga

Bidang Bina Marga dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, mengendalikan dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan teknis di bidang Bina Marga.

Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Bidang Bina Marga  mempunyai fungsi :

  1. Perumusan dan penetapan program kerja dan penetapan kinerja Bidang Bina Marga.
  2. Pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) dan Program Kerja Seksi di bawahnya;
  3. Perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengawasan dan pengendalian program/kegiatan Seksi di bawahnya sesuai ketentuan yang berlaku;
  4. Pelaksanaan koordinasi, informasi dan sinkronisasi dengan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan Instansi terkait dalam rangka keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan program/kegiatan di bidang Bina Marga;
  5. Penyiapan bahan pengkoordinasian pelaksanaan program di bidang Bina Marga di Daerah dengan Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten dan Departemen/lembaga Pemerintah Non Departemen terkait sesuai ketentuan yang berlaku;
  6. Penetapan pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria pengembangan, pemberdayaan dan pelayanan di bidang Bina Marga sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  7. Pengkoordinasian, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program di bidang Bina Marga sesuai ketentuan yang berlaku;
  8. Pengkoordinasian pengumpulan, pengolahan dan analisa data di bidang Bina Marga sebagai bahan penyusunan rencana, dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan, pemberdayaan dan pelayanan di bidang Bina marga sesuai ketentuan yang berlaku;
  9. Pengkajian dan pemberian pertimbangan teknis terhadap permasalahan di bidang Bina Marga kepada atasan;
  10. Pengkoordinasian pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan dan pemeliharaan prasarana dan sarana di bidang Bina Marga sesuai ketentuan yang berlaku;
  11. Pelaksanaan pembinaan, bimbingan teknis dan penyuluhan dengan pemangku kepentingan (stake holder) terkait di bidang Bina Marga sesuai ketentuan yang berlaku;
  12. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang;
  13. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Kepala Bidang Bina Marga membawahi 3 ( tiga ) seksi yaitu Seksi Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan, Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan, dan Seksi Pemeliharaan Berkala Jalan dan Jembatan.

5.    Bidang Cipta Karya

Bidang Cipta Karya dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, mengendalikan dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan teknis di bidang Cipta Karya.

Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Bidang Cipta Karya mempunyai fungsi :

  1. Perumusan dan penetapan program kerja dan penetapan kinerja Bidang Cipta Karya;
  2. Pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) dan Program Kerja Seksi di bawahnya;
  3. Perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengawasan dan pengendalian program/kegiatan Seksi di bawahnya sesuai ketentuan yang berlaku;
  4. Pelaksanaan koordinasi, informasi dan sinkronisasi dengan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan Instansi terkait dalam rangka keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan program/kegiatan di bidang Cipta Karya;
  5. Penyiapan bahan pengkoordinasian pelaksanaan program di bidang Cipta Karya di Daerah dengan Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten dan Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen terkait sesuai ketentuan yang berlaku;
  6. Penetapan pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria pengembangan, pemberdayaan dan pelayanan di bidang Cipta Karya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  7. Pengkoordinasian, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program di bidang Cipta Karya sesuai ketentuan yang berlaku;
  8. Pengkoordinasian pengumpulan, pengolahan dan analisa data di bidang Cipta Karya sebagai bahan penyusunan rencana, dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan, pemberdayaan dan pelayanan di bidang Cipta Karya sesuai ketentuan yang berlaku;
  9. Pengkajian dan pemberian pertimbangan teknis terhadap permasalahan di bidang Cipta Karya kepada atasan;
  10. Pengkoordinasian pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan dan pemeliharaan prasarana dan sarana di bidang Cipta Karya sesuai ketentuan yang berlaku;
  11. Pelaksanaan pembinaan, bimbingan teknis dan penyuluhan dengan pemangku kepentingan (stake holder) terkait di bidang Cipta Karya sesuai ketentuan yang berlaku;
  12. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang;
  13. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Kepala Bidang Cipta Karya membawahi 3 ( tiga ) seksi yaitu Seksi Tata Bangunan, Seksi Jasa Konstruksi, dan Seksi Sarana dan Prasarana Lingkungan, dan masing-masing Seksi di pimpin oleh seorang Kepala Seksi.

6.    Bidang Perumahan

Bidang Perumahan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, mengendalikan dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis, serta pembinaan teknis di bidang Perumahan.

Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Bidang Perumahan mempunyai fungsi:

  1. Perumusan Penetapan program kerja dan penetapan kinerja Bidang Perumahan;
  2. Pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) dan Program Kerja Seksi di bawahnya;
  3. Perumusan kebijakan teknis di bidang perumahan meliputi pembinaan perumahan formal, perumahan swadaya, pengembangan kawasan, pembinaan hukum, peraturan perundang-undangan dan pertanahan untuk perumahan, pembinaan teknologi dan industri bidang perumahan, peran serta masyarakat dan sosial budaya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  4. Pelaksanaan koordinasi, informasi dan sinkronisasi dengan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan Instansi terkait dalam rangka keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan program/kegiatan di bidang Perumahan;
  5. Penyiapan bahan pengkoordinasian pelaksanaan program di bidang Perumahan di Daerah dengan Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten dan Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen terkait sesuai ketentuan yang berlaku;
  6. Penetapan pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria pengembangan, pemberdayaan dan pelayanan di bidang Perumahan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  7. Pengkoordinasian, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program di bidang Perumahan sesuai ketentuan yang berlaku;
  8. Pengkoordinasian pengumpulan, pengolahan dan analisa data di bidang Perumahan sebagai bahan penyusunan rencana, dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan, pemberdayaan dan pelayanan di bidang Perumahan sesuai ketentuan yang berlaku;
  9. Pengkajian dan pemberian pertimbangan teknis terhadap permasalahan di bidang Perumahan kepada atasan;
  10. Pengkoordinasian pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan dan pemeliharaan prasarana dan sarana di bidang Perumahan sesuai ketentuan yang berlaku;
  11. Pelaksanaan pembinaan, bimbingan teknis dan penyuluhan dengan pemangku kepentingan (stake holder) terkait di bidang Perumahan sesuai ketentuan yang berlaku;
  12. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang;
  13. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

            Kepala Bidang Perumahan membawahi 3 ( tiga ) seksi yaitu Seksi Pengembangan Kawasan, Seksi Pembangunan dan Bina Mitra Perumahan, dan Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Perumahan, dan masing-masing Seksi di pimpin oleh seorang Kepala Seksi.

 

 

Berdasarkan Peraturan Walikota No 34 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kota Mataram, maka Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kota Mataram adalah sebagai berikut :

Sesuai dengan Visi  pembangunan Kota Mataram Tahun 2011-2015 sebagaimana yang tercantum dalam RPJMD Kota Mataram 2011-2015 yaitu  “Terwujudnya Kota Mataram yang Maju, Religius dan Berbudaya” maka visi pembangunan Dinas Pekerjaan Umum Kota Mataram  Tahun 2011 – 2015 adalah:

“Terwujudnya infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan  yang handal, inovatif dan kreatif untuk mendukung Kota Mataram yang maju, religius dan berbudaya”.

Untuk mewujudkan visi pembangunan tersebut sesuai dengan tugas pokok dan fungsi  maka  misi pembangunan Dinas Pekerjaan Umum Kota Mataram  Tahun 2011 – 2015 dijabarkan sebagai berikut :

  1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas Infrastruktur bidang pengairan
  2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur bidang jalan dan jembatan
  3. Meningkatkan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman yang layak huni serta penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan yang berkualitas dan berkelanjutan
  4. Meningkatkan pembinaan dan pelayanan ijin usaha jasa konstruksi serta penyediaan harga standar bangunan yang wajar dan dapat   dipertanggung jawabkan

 

Adapun  tujuan dan sasaran yang akan dicapai  dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan dalam mewujudkan Visi Dinas Pekerjaan Umum Kota Mataram adalah  sebagai berikut :

a. Misi Pertama : Meningkatkan kualitas dan kuantitas Infrastruktur bidang pengairanMisi ini dijabarkan kedalam 2 tujuan yaitu: 

1)   Menurunnya luas wilayah banjir/genangan dan abrasi di wilayah kota. Selanjutnya tujuan  dijabarkan kedalam 3 sasaran, yaitu:

  1. Terlindunginya bantaran sungai dari kerusakan untuk mempertahankan keberlanjutan fungsi sungai sebagai sumber daya air serta mencegah terjadinya erosi/banjir.

  2. Terlindunginya kawasan sekitar muara sungai dan pantai yang rawan terjadi banjir/genangan dan abrasi pantai.

  3. Terpeliharanya kondisi saluran drainase agar tetap dalam kondisi baik dan berfungsi mengalirkan air guna mencegah terjadinya genangan/banjir pada kawasan permukiman/perkotaan

 

2)   Meningkatnya pengelolaan sumber daya air dalam rangka keberlanjutan fungsi dan pemanfaatan sumber daya air dan irigasi.

Selanjutnya tujuan dijabarkan kedalam 2 sasaran, yaitu:

  1. Tercapainya sistem pengelolaan jaringan irigasi dan jaringan pengairan lainnya yang efektif dan efisien serta berkelanjutan guna mempertahankan keberlanjutan fungsinya dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

  2. Terpeliharanya  kelestarian dan keberlanjutan fungsi sungai sebagai sumber daya air guna untuk menjamin keberlangsungan fungsi sungai dan sumber daya air lainnya.

 

b. Misi Kedua : Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur bidang jalan dan jembatanMisi ini dijabarkan kedalam tujuan yaitu :  Meningkatnya daya dukung, kapasitas maupun kualitas jalan dan jembatan dalam kondisi mantap dan aksesibilitas wilayah sebagai pengembangan jalan alternative untuk menunjang percepatan pergerakan ekonomi masyarakat dan daerah.

Selanjutnya tujuan dijabarkan kedalam sasaran, yaitu:

  1. Terwujudnya peningkatan kondisi prasarana jalan dan jembatan agar tetap dalam kondisi baik dan mantap serta tersedianya aksesibilitas jalan baru.

  2. Terpeliharanya kondisi prasarana jalan dan jembatan agar tetap dalam kondisi baik dan mantap guna menunjang kelancaran arus lalu lintas

 

c.  Misi Ketiga : Meningkatkan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman yang layak huni serta penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan yang berkualitas dan berkelanjutanMisi ini dijabarkan kedalam 2 tujuan yaitu : 

1).  Meningkatkan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman yang layak huni, sehat dan bersih

Selanjutnya tujuan  tersebut dijabarkan kedalam 6 sasaran, yaitu:

  1. Terwujudnya kualitas lingkungan perumahan dan permukiman yang sehat dan bersih pada lingkungan Padat Kumuh dan Miskin (PAKUMIS).

  2. Terwujudnya penataan dan penguatan kelembagaan, bangunan dan lingkungan.

  3. Terwujudnya penyelenggaraan pengembangan perumahan yang tertata dengan baik.

  4. Terwujudnya penyelenggaraan pembinaan pengembangan pembanguan dan Bina Mitra Perumahan.

  5. Terwujudnya keserasian kawasan perumahan dan permukiman.

  6. Terwujudnya  pembangunan prasarana dan sarana perkotaan yang memadai untuk pemenuhan kebutuhan fasilitas publik dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

2)    Memperluas akses masyarakat terhadap pelayanan air bersih dan sanitasi.

 Selanjutnya tujuan  tersebut dijabarkan kedalam 1 sasaran, yaitu: terpenuhinya akses masyarakat terhadap pelayanan air bersih dan sanitasi di lingkungan PAKUMIS.

 

d. Misi Keempat :  Meningkatkan pembinaan dan pelayanan ijin usaha jasa konstruksi serta penyediaan harga standar bangunan yang wajar dan dapat   dipertanggung jawabkanMisi ini dijabarkan kedalam tujuan yaitu:  Meningkatkan kemampuan dalam mewujudkan tertib administrasi usaha jasa konstruksi dan tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi. Selanjutnya tujuan dijabarkan kedalam sasaran, yaitu:

  1. Terwujudnya penyelenggaraan tertib administrasi bagi usaha jasa konstruksi dan peningkatan kualitas pelaksanaan pembangunan konstruksi.