Kelurahan Pejeruk

Data & Profil Wilayah/Kelurahan



Profil Kelurahan

Alamat              :  Jl. Gotong Royong No. 71
Telepon             :  (0370) 624905
Email                :

 

Sejarah Terbentuknya Kelurahan Pejeruk

Pemusungan/Desa Pejeruk diakui keberadaannya oleh Governement Pemerintah Kolonial Belanda  pada tahun 1864 atas prakarsa dan usulan dari Para Tokoh Agama  dan Tokoh Masyarakat antara lain :

1. TGH. MUHAMMAD AMIN    Pejeruk Desa

2. NINIK ALINAH                    Pejeruk Desa

3. BAPAK IPAH                       Penan

4. BAPAK SULAIMAN              Pejarakan

Berdasarkan hasil musyawarah para tokoh masyarakat dan pemuka Agama, maka ditunjuklah sebagai Pemusungan Pertama (Kepala Desa ) yaitu NINIK ALINAH .

Sejak berdirinya Pemusungan/Desa/Kelurahan telah terjadi 17 kali  pergantian Pimpinan adalah sebagai berikut :

  • Jabatan Pemusungan/Kepala Desa turun temurun dari rentetan keluarga Ayah, Anak, Cucu dan cicit

1. Ninik Alinah          Tahun 1864-1894 (Pemusungan)

2. Ninik Rukiah         Tahun 1895-1928 (Pemusungan)

3. H.Zaenuddin         Tahun 1929-1960 (Pemusungan)

4. H. Zaini                 Tahun 1960-1961 (Kepala Desa)

  • Jabatan Kepala Desa melalui Pemilihan adalah sebagai berikut :

1. Achmad                Tahun 1961-1968        Dipilih.

2. H.Zaini                  Tahun 1968-1970        Dipilih.

3. Na’im                    Tahun 1970-1973        Pejabat

4. Ma’un                    Tahun 1973-1974        Pejabat

5. H.Abd.Hamid         Tahun 1974-1975        Dipilih

6. Lalu Chawit            Tahun 1975-1976        Pejabat

7. Mahrup                  Tahun 1976-1977        Pejabat

8. Lalu Chawit            Tahun 1977-1978        Pejabat

9. Achmad                 Tahun 1978-1986        Dipilih/Lurah (I)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 1978 tentang Pembentukan Kota Administratif Mataram yang  diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 29 Agustus 1978, maka seluruh Desa  yang ada di Kota Administratif Mataram berubah status menjadi Kelurahan. Berikut nama-nama lurah yang bertugas di Kelurahan Pejeruk adalah sebagai berikut :.

1. Achmad                              Tahun 1978-1986          

2. Drs. H. Khalid                     Tahun 1986-2000

3. H. Syaiful Mukmin, S.Sos.    Tahun 2000-2006

4. Syamsul Irawan, S.STP.        Tahun 2006-2012

5. H. Abdul Wahab, SH.            Tahun 2012-Sekarang   

Untuk diketahui bahwa Desa/Kelurahan Pejeruk seiring dengan perkembangan dan pertumbuhan penduduk, telah mengalami 2 (dua) kali Pemekaran Wilayah adalah sebagai berikut:

1. Pada tahun 1963  terbentuk Desa Ampenan Tengah dan Ampenan Selatan dari hasil Pemekaran Desa Dayen Peken, maka sebagian Wilayah Pejeruk antara lain : Tempit, Peresak, Pintu Air dan Sukaraja Perluasan  bergabung ke  Desa  Ampenan Tengah menjadi Desa Difinitif.

2. Berdasarkan Perda Kota Mataram Nomor : 03 tahun 2007 Tentang Pemekaran Kecamatan dan Kelurahan, maka Kelurahan Pejeruk dimekarkan menjadi 3 (tiga) kelurahan antara lain Kelurahan Pejeruk, Kelurahan Pejarakan Karya Dan Kelurahan Kebun Sari.

Kelurahan Pejeruk lebih menampakkan eksistensinya dan bersamaan dengan itu ditetapkan Perda Nomor 17 Tahun 2000 dan juga Keputusan Walikota Mataram No. 20/KPTS/2001 Tanggal 3 Juni 2001 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Kecamatan dan Kelurahan se-Kota Mataram, yang menguatkan posisi dan jati diri Kelurahan Pejeruk sebagai salah satu kelurahan yang ada di Kota Mataram. Dan sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah nomor 73 tahun 2005 tentang Pemerintahan Kelurahan dan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pemekaran Kecamatan dan Kelurahan, maka Kelurahan Pejeruk dimekarkan menjadi 3 (tiga) Kelurahan yaitu Kelurahan Pejeruk  (Kelurahan induk), Kelurahan Pejarakan Karya dan Kelurahan Kebun Sari. Setelah pemekaran dilakukan Kelurahan Pejeruk membawahi 8 (delapan) Lingkungan dan 37 RT sebagai berikut :

1. Agus Muzhab             Kaling Pejeruk Desa

2. Mahyudin                   Kaling Pejeruk Perluasan

3. Masnun                      Kaling Pejeruk Abyan

4. Belum terpilih            Kaling Kebun Jeruk

5. Winarto                      Kaling Kebun Jeruk Baru

6. Drs. Zaenal Abidin      Kaling Pejeruk Sejahtera

7. Sami’un Yahya            Kaling Pejeruk Bangket

8. Safiuddin                    Kaling Kebun Bawak Barat


Gambaran Umum

Letak Geografis

Kelurahan Pejeruk merupakan salah satu kelurahan dari 10 kelurahan yang berada di Kecamatan Ampenan dengan luas wilayah 95,00  Ha dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara           :  Kelurahan Ampenan Utara dan Dayen Peken

Sebelah Timur          :  Kelurahan Kebun Sari dan Pejarakan Karya

Sebelah Selatan        :  Kali Jangkok

Sebelah Barat           :  Kelurahan Ampenan Tengah

Luas wilayah seperti di atas telah diatur dalam suatu tata ruang yang terdiri dari :

1. Lahan pertanian           : 15     Ha

2. Pekarangan                  : 17     Ha

3. Pemukiman                  : 34,5  Ha

4. Kuburan                       : 1,5    Ha

5. Perkantoran                 : 7        Ha

6. Fasilitas umum            : 20       Ha

Karena letaknya yang sangat strategis, maka cukup membantu masyarakat dalam melaksanakan segala aktivitasnya, dimana jarak antara :

- Pemerintahan Kecamatan                                   :  2 Km;

- Pemerintahan Kota                                             :  4 Km;

- Pemerintahan Propinsi                                        :  4 Km;

- Sedangkan letaknya dengan pusat perbelanjaan :  7 Km.


Tupoksi

Tugas Pokok dan Fungsi

LURAH

a. Menyusun, merencanakan, mengatur, mengendalikan dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah yang dilimpahkan oleh Camat meliputi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;

b. Menyusun program kerja kelurahan;

c. Melaksanakan koordinasi terhadap segala kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat pemerintah kelurahan dalam rangkat penyelenggaraan administrasi pemerintah;

d. Melaksanakan pembinaan terhadap kegiatan di bidang kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat;

e. Melaksanakan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;

f. Melaksanakan pembinaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial;

g. Melaksanakan pembinaan administrasi;

h. Melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat;

i. Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pemerintah kelurahan kepada Camat.

j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

 

SEKRETARIS

a. Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang mempunyai tugas pokok: melaksanakan penyelenggaraan ketatausahaan dan memberikan pelayanan teknis administrasi kepada unit kerja pemerintah kelurahan dan masyarakat.

b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretaris mempunyai fungsi:

1. Pengkoordinasian penyusunan rencana dan program kerja kelurahan;

2. Penyiapan bahan pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) dan penetapan kinerja kelurahan;

3. Pelaksanaan pelayanan teknis administrative kepada seluruh unit kerja lingkup kelurahan;

4. Penyiapan bahan pedoman dan petunjuk tata laksana administrasi umum;

5. Pelaksanaan dan penjabaran kebijakan teknis penyelenggaraan administrasi umum, perencanaan, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan;

6. Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait terhadap pelaksanaan urusan perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian;

7. Pengkoordinasian penyusunan laporan pelaksanaan tugas kelurahan;

8. Pelaksanaan pengaturan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian administrasi umum, perencanaan, keuangan dan kepegawaian dan perlengkapan;

9. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kesekretariatan;

10. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

 

KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN

a. Seksi Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok pemimpin, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan administrasi pemerintahan, kependudukan, pertahanan serta ketentraman dan ketertiban umum.

b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi :

1. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Program Kerja Seksi;

2. Penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis pengelolaan pelayanan administrasi pemerintahan, kependudukan, pertanahan serta ketentraman dan ketertiban umum;

3. Penyiapan bahan koordinasi dan konsultasi di bidang administrasi pemerintahan, kependudukan, pertanahan serta ketentraman dan ketertiban umum dengan satuan Kerja Perangkat Daerah atau instansi terkait;

4. Pengumpulan, pengolahan dan analisa data bidang administrasi pemerintahan, kependudukan, pertanahan serta ketentraman dan ketertiban umum;

5. Pelaksanaan pelayanan administrasi pemerintahan, kependudukan, pertanahan, ketentraman dan ketertiban umum;

6. Memfasilitasi terhadap penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan lingkup kelurahan;

7. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

8. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

 

KEPALA SEKSI SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

a. Seksi Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok pemimpin, mengatur, mengawasi, dan mengkoordinasikan kegiatan di bidang sosial dan pemberdayaan masyarakat.

b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi :

1. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Program Kerja Seksi;

2. Penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dan pelayanan di bidang sosial dan pemberdayaan masyarakat;

3. Penyiapan bahan koordinasi dan konsultasi di bidang sosial dan pemberdayaan masyarakat dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah atau instansi terkait;

4. Pengumpulan, pengolahan dan analisa data bidang sosial pemberdayaan masyarakat;

5. Penyiapan bahan koordinasi, pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Bermitra Masyarakat (MPBM);

6. Memfasilitasi terhadap pelaksanaan kebijakan Walikota di bidang sosial dan pemberdayaan masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

7. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi lembaga kemasyarakatan;

8. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas seksi;

9. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

 

KEPALA SEKSI FISIK, SARANA DAN PRASARANA

a. Seksi Fisik, Sarana dan Prasarana dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok pemimpin, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan pembangunan fisik, sarana dan prasarana.

b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Fisik, Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi :

1. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Program Kerja Seksi;

2. Penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis di bidang fisik, sarana dan prasarana;

3. Penyiapan bahan koordinasi dan konsultasi di bidang fisik, sarana dan prasarana termasuk pemeliharaan fasilitas umum dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah atau instansi terkait;

4. Pengumpulan, pengolahan dan analisa data bidang fisik, sarana dan prasarana;

5. Memfasilitasi terhadap kebijakan Walikota di bidang fisik, sarana dan prasarana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

6. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas seksi;

7. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

 

KEPALA SEKSI PEREKONOMIAN

a. Seksi Perekonomian dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok pemimpin, mengatur, mengawasi dan mengkoordinasi kegiatan bidang perekonomian.

b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Perekonomian mempunyai fungsi :

1. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Program Kerja Seksi;

2. Penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis di bidang perekonomian;

3. Penyiapan bahan koordinasi dan konsultasi di bidang perekonomian termasuk pemberdayaan ekonomi rakyat dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah atau instansi terkait;

4. Pengumpulan, pengolahan dan analisa data bidang perekonomian;

5. Memfasilitasi terhadap pelaksanaan kebijakan Walikota di bidang perekonomian sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

6.Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas seksi;

7. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.


Struktur Organisasi


Visi Misi

VISI :

Berkarya Sareng Sami (Bergotong Royong) mewujudkan Kota Mataram Maju, Religius dan Berbudaya

MISI :

1. Mengembangkan sumber daya manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta memiliki ilmu pengetahuan yang memadai

2. Melestarikan dan melaksanakan kamtibnas

3. Meningkatkan sistem pelayanan terhadap masyarakat

4. Meningkatkan pembangunan fasilitas publik

5. Melaksankan kegiatan kebersihan

6. Meningkatkan pelayanan posyandu

7. Meningkatkan upaya penanggulangan masalah sosial

8. Meningkatkan peranserta lembaga-lembaga sosial

9. Meningkatakan usaha ekonomi kerakyatan dengan mengoptimalkan potensi daerah yang di dukung oleh kemandirian masyarakat


Program Kerja

PROGRAM KERJA

Program kerja yang disusun tetap mengacu kepada visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijaksanaan kelurahan di samping  tetap memperhatikan kepada kerangka acuan program pembangunan Kota Mataram, baik program umum, program prioritas maupun program unggulan.

Untuk diketahui bahwa program pembangunan yang telah disusun oleh Pemerintah Kota Mataram adalah :

1. Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas);

2. Penataan dan pembinaan kependudukan;

3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia;

4. Pengembangan wilayah dalam kerangka pemberdayaan ekonomi rakyat berbasis potensi lokal;

5. Peningkatan pertumbuhan sektor perdagangan dan jasa;

6. Perwujudan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik;

7. Pembinaan dan penegakan kesadaran hukum masyarakat;

8. Penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana perkotaan;

9. Penataan supra struktur dan infra struktur pemerintahan;

10. Penataan kawasan pemukiman dan pelestarian lingkungan hidup.


Data Monografi


Potensi Wilayah